Kota Bima, - Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE mengisi Webinar Indonesia dengan tema Generasi Bebas Stunting (GENTING,) bertindak sebagai Pemateri dengan tema “Praktik Baik Pembentukan TPPS dalam Percepatan Penurunan Stunting” yang dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB pada hari Rabu 6 Juli 2022 pukul 14.00 bertempat di Hotel Santika Medan.
Webinar
tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan komitmen para pemangku
kepentingan dan kapasitas daerah untuk merencanakan dan melaksanakan intervensi
percepatan penurunan stunting yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta Rencana Aksi
Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).
Walikota
Bima dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima yang telah
terbentuk pada Tahun 2002 dengan jumlah penduduk sebesar 157 ribu Jiwa,
diperlukan adanya penanganan stunting yang menjadi perhatian pemerintah pusat
dan telah dicanangkan sejak tahun 2018. Setelah terpilih sebagai Walikota Bima,
dirinya mulai mencanangkan visi-misi dalam mewujudkan masyarakat berkualitas
dan berdaya saing dan selanjutnya dijabarkan dalam program RPJMD, berkolaborasi
melibatkan OPD yang ada.
Dalam cara pandang dirinya, domain
penanganan stunting tidak saja menjadi tugas Badan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bima, tapi melibatkan Dinas Kesehatan, Dukcapil, dan
OPD lainnya, sehingga penanganannya tidak secara parsial, tetapi kita lakukan
secara holistik dan terintegrasi.
Didalam RPJMD dan RKP Kota Bima pada
tahun 2018-2019 terkait penanganan stunting, Kota Bima berada pada angka 36 %,
sampai dengan tahun 2021 mencapai angka 17,56 %, kemudian pada tahun 2022
berada pada angka 16,67 % kurang 14 % dari angka target capaian Nasional Tahun
2024.
"Kebijakan yang kita ambil
membangun kolaborasi semua OPD selain dengan adanya Inovasi Kasama weki, juga
telah dilakukan dengan menerbitkan kartu BPJS Gratis untuk masyarakat kita yang
kurang mampu" ungkapnya.
Selanjutnya disampaikan adanya
pelaksanaan bedah rumah yang tidak layak huni, juga mempenetrasi sanitasi/WC
bagi masyarakat kurang mampu, air bersih, kebutuhan listrik, dan bantuan modal
usaha.
"Sehingga dengan itu semua menjadi
wujud bahwa pemerintah hadir menjamin kesehatan masyarakat", tutur H.
Muhammad Lutfi.
Hadir pula dalam acara tersebut
Gubernur Sumatera Utara, Walikota Medan, Kepala BKKBN Pusat, berserta Kepala
Daerah dari berbagai wilayah di Indonesia (SB.1K)