DPRD Kota Bima Terima Kunjungan BPK NTB, Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

.

DPRD Kota Bima Terima Kunjungan BPK NTB, Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Rabu, 08 April 2026

 


Kota Bima,– Pimpinan DPRD Kota Bima bersama jajaran Pemerintah Kota Bima menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (8/4/2026).


Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih dan Wakil Ketua I Alfian Indrawirawan hadir langsung mendampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima tersebut. Kunjungan dipimpin Kepala BPK RI Perwakilan NTB Supawardi bersama rombongan.


Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan auditor negara.


Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih menegaskan, kehadiran BPK merupakan elemen penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.


“Kunjungan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. DPRD berkomitmen mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Syamsurih.


Ia juga menyebut, hasil pemeriksaan BPK nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bima dalam memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran.


Senada, Wakil Ketua I DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.


Sementara itu, kunjungan BPK RI Perwakilan NTB ini merupakan bagian dari proses audit atas laporan keuangan daerah guna memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai prinsip good governance.


Melalui pertemuan tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Bima diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK, demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terpercaya. (***)