Komentar |
Bima. Suara Bima,-
Presiden RI Joko Widodo Bersama Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ke-IX. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta itu sekitar pukul 08.30 WIB pada hari ini Kamis (26/7/2018).
Rakornas TPID tahun ini dengan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Berkualitas”.
Dalam kegiatan ini pula, Bupati Bima hadir sebagai selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, juga didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga akan memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi sepanjang tahun 2018.
Rapat Koordinasi Nasional ini dengan tujuan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Dengan harapan, mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga pangan.
Bupati Bima Hj. Dinda Dhamayanti Putri juga menyampaikan bahwa, Rakornas TPID digelar, yakni dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia serta mengatasi masalah inflasi pangan.
"Singkatnya, guna mensinkronisasi struktural di bidang infrastruktur pangan dan tata niaga pangan,” terangnya.
Dijelaskannya, yang menjadi salah satu focus attensi adalah tingkat kenaikan harga pangan yang harus dikendalikan, karena angkanya relatif mengikuti harga komoditas.
"Khusus inflasi pangan, sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah dan lintas sector, menjadi hal yang sangat penting," ungkapnya
Bupati menekankan, bahwa kunci untuk mencapai kesuksesan dalam pengelolaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
"Kedua hal tersebut patut menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, sehingga perlu ditopang dengan koordinasi dan sinergi kebijakan yang solid di pusat maupun daerah” (SB.Hum)