Listrik untuk Kawasan Wisata Diduga Dialihkan ke Peternakan Ayam, Pokdarwis Ancam Tempuh Jalur Hukum -->
✕

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

.

Listrik untuk Kawasan Wisata Diduga Dialihkan ke Peternakan Ayam, Pokdarwis Ancam Tempuh Jalur Hukum

Senin, 16 November 2026

 


BIMA – Persoalan pemanfaatan jaringan listrik di kawasan wisata Pantai Pasir Putih Kaniki, Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, menjadi sorotan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat. Mereka menduga jaringan yang semula diperjuangkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat dan pengembangan pariwisata justru dialihkan untuk kepentingan bisnis peternakan ayam petelur milik seorang pengusaha.


Atas persoalan tersebut, Pokdarwis Pantai Pasir Putih Kaniki secara resmi melayangkan desakan kepada PT PLN (Persero) Cabang Dompu pada 7 November 2026. Mereka meminta perusahaan listrik negara itu segera menertibkan, bahkan mencabut sambungan yang diduga digunakan untuk kepentingan usaha komersial tersebut.


Ketua Pokdarwis Pantai Pasir Putih Kaniki, Kadri, mengatakan perluasan jaringan listrik menuju Desa Boro sebelumnya diperjuangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga warga sekaligus mendukung pengembangan potensi wisata di kawasan Kaniki.


Karena itu, menurutnya, pemanfaatan jaringan tersebut untuk kepentingan bisnis perseorangan dinilai bertentangan dengan tujuan awal pengajuan perluasan jaringan listrik.


"Kehadiran listrik tersebut karena kami yang meminta, bukan untuk kepentingan usaha salah satu oknum, melainkan untuk pengembangan pariwisata dan kebutuhan rumah tangga masyarakat sekitar," ujar Kadri.


Persoalan lain yang menjadi perhatian Pokdarwis adalah dugaan ketidaksesuaian golongan pelanggan. Mereka mencurigai sambungan listrik tersebut tercatat sebagai pelanggan rumah tangga atau nonkomersial, tetapi dalam praktiknya digunakan untuk menunjang kegiatan usaha peternakan ayam petelur.


Jika dugaan itu terbukti, penggunaan listrik tersebut perlu diperiksa berdasarkan ketentuan golongan tarif dan aturan pelayanan pelanggan PLN.


Kadri bahkan mengungkapkan adanya dugaan kejanggalan dalam proses administrasi pemasangan sambungan listrik. Ia mempertanyakan mekanisme pengajuan pelanggan, status penggunaan listrik, hingga keabsahan identitas pihak yang tercatat sebagai pelanggan.


"Kami menilai terdapat banyak indikasi permainan di lapangan oleh pihak PLN, mulai dari proses dan mekanisme yang tidak melalui pengajuan pelanggan dengan status komersial sampai dengan nama pelanggan yang dipalsukan," tegasnya.


Pokdarwis meminta PLN Dompu tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap sambungan fisik, tetapi juga membuka seluruh dokumen administrasi yang berkaitan dengan pemasangan jaringan tersebut.


Dokumen yang diminta mencakup identitas pemohon, nama pelanggan yang terdaftar, proses pengajuan, serta peruntukan awal sambungan listrik.


"Kami meminta PLN membuka seluruh proses administrasi penyambungan, termasuk pihak yang mengajukan, identitas pelanggan, dan peruntukan sambungan," katanya.


Selain persoalan administrasi, Pokdarwis juga menyoroti dugaan pengalihan jaringan listrik yang seharusnya diarahkan hingga kawasan wisata Pantai Kaniki.


Menurut Kadri, aliran listrik tersebut diduga dialihkan oleh seorang pengusaha berinisial S untuk memenuhi kebutuhan operasional peternakan ayam petelur miliknya. Kondisi itu dinilai menghambat rencana pengembangan fasilitas wisata yang membutuhkan dukungan infrastruktur kelistrikan.


Pokdarwis juga mempersoalkan pemasangan kabel menuju lokasi peternakan yang disebut diletakkan di atas pagar kebun milik warga. Selain dinilai tidak melalui prosedur yang jelas, keberadaan kabel tersebut dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi membahayakan keselamatan warga yang melintas menuju kawasan wisata.


Tak hanya itu, Kadri meminta manajemen PLN melakukan evaluasi terhadap petugas lapangan Unit Dompu yang bertugas di wilayah Desa Boro.


Ia mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum dalam pemasangan jaringan, penjualan kabel, hingga penggunaan meteran yang disebut tidak sesuai ketentuan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak terkait.


"Kami meminta PLN membina dan menertibkan petugas lapangan Unit Dompu yang bertugas di Desa Boro. Ada dugaan keterlibatan oknum dalam pemasangan, penjualan kabel, dan meteran ilegal," tutupnya.


Pokdarwis menegaskan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila PLN tidak segera menindaklanjuti tuntutan mereka. Mereka berharap persoalan tersebut diusut secara transparan agar pemanfaatan jaringan listrik di Desa Boro sesuai peruntukan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat maupun pengembangan pariwisata Pantai Pasir Putih Kaniki. (RED)