Komentar
KOTA BIMA – Pemerintah Kota Bima memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam merespons sejumlah persoalan strategis daerah, mulai dari stabilitas pasokan energi dan pangan hingga penanganan krisis air bersih yang berdampak pada masyarakat.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, melalui video conference, Senin (19/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., mengikuti rapat dari ruang Command Center Kota Bima. Ia didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bima.
Rakor tersebut menjadi forum koordinasi lintas pemerintah dan instansi terkait untuk membahas berbagai tantangan daerah, terutama menyangkut ketersediaan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi BBM, pasokan pupuk bagi petani, serta kondisi sosial masyarakat.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dalam arahannya menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan sinergi antarlembaga. Koordinasi yang kuat diperlukan agar potensi persoalan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih luas.
Dalam pemaparan pada rapat tersebut, Kepala Bulog NTB menyampaikan bahwa persediaan beras di wilayah NTB masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Pertamina NTB menjelaskan kondisi pasokan dan distribusi BBM serta LPG yang didukung tiga depot utama, yakni Depot Ampenan, Depot Badas di Sumbawa, dan Depot Bima. Pasokan energi tersebut juga didukung pengiriman dari Manggis dan Tuban.
Berdasarkan laporan Pertamina, ketahanan stok Pertalite diperkirakan sekitar empat hari, Biosolar sekitar 30 hari, sedangkan LPG berada pada kisaran empat hari.
Pertamina juga menyampaikan bahwa penyaluran LPG telah ditingkatkan sekitar 200 persen menjelang pelaksanaan MotoGP. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat.
Untuk menjaga kelancaran distribusi, pemantauan persediaan BBM di SPBU terus dilakukan. Pengiriman diprioritaskan ke lokasi yang stoknya mulai menipis, terutama jalur lintas, kawasan perkotaan, dan kawasan pariwisata.
Selain itu, sejumlah SPBU disiapkan beroperasi selama 24 jam dengan dukungan petugas pengatur antrean guna mengantisipasi kepadatan kendaraan.
Di tengah pembahasan mengenai ketahanan energi dan pangan, Wali Kota Bima turut menyampaikan persoalan kekeringan dan krisis air bersih yang melanda wilayah Kota Bima.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat menyusul krisis air bersih yang berdampak pada 21 kelurahan. Hingga saat ini, penanganan terus dilakukan melalui pendistribusian air bersih kepada warga di wilayah terdampak.
Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan operasional, terutama ketersediaan BBM untuk menunjang kendaraan dan armada pengangkut air bersih.
Atas kondisi tersebut, Wali Kota meminta konfirmasi sekaligus dukungan Pertamina terkait kebutuhan BBM agar proses pendistribusian air bersih dapat berjalan lancar dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Dukungan pasokan BBM menjadi salah satu kebutuhan penting dalam penanganan krisis tersebut, mengingat distribusi air bersih harus dilakukan secara berkelanjutan selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
Selain persoalan air bersih, Wali Kota juga melaporkan bahwa kondisi ketersediaan pangan di Kota Bima relatif aman. Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat masih berlangsung untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Bantuan tersebut berupa beras sebanyak 10 kilogram per keluarga penerima dan minyak goreng sebanyak empat liter dalam setiap alokasi penyaluran, sesuai ketentuan program yang berlaku.
Rakor juga menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan pupuk bagi petani menjelang musim tanam. Kelancaran distribusi pupuk dinilai menjadi faktor penting agar aktivitas pertanian tidak terganggu akibat keterbatasan sarana produksi.
Melalui forum koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Bima berharap sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB, Bulog, Pertamina, serta instansi terkait semakin diperkuat.
Fokus utama diarahkan pada terjaminnya pasokan BBM, stabilitas pangan, kelancaran distribusi pupuk, serta dukungan terhadap penanganan krisis air bersih yang saat ini membutuhkan perhatian serius.
Koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempercepat respons pemerintah terhadap persoalan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik di Kota Bima. (Red)