Komentar
KOTA BIMA,– Sejumlah persoalan internal dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Paruga II, Kota Bima, mulai menjadi perhatian. Isu mengenai penyesuaian jumlah tenaga relawan hingga dugaan ketidakjelasan pembagian kewenangan antarpetugas memunculkan pertanyaan tentang tata kelola pelayanan di unit tersebut.
SPPG yang beroperasi di Jalan Soekarno Hatta, RT 08 RW 03, Lingkungan Sigi, Kelurahan Paruga, itu dikabarkan tengah mempertimbangkan kebijakan penataan tenaga relawan. Salah satu informasi yang berkembang menyebutkan adanya rencana pembatasan terhadap relawan yang berasal dari satu Kartu Keluarga (KK).
Dalam kebijakan yang ramai diperbincangkan tersebut, dua orang yang tercatat dalam satu KK disebut tidak diperbolehkan bekerja secara bersamaan. Apabila keduanya masih aktif sebagai relawan, salah satunya dikabarkan berpotensi dikeluarkan.
Informasi itu memicu keresahan sekaligus pertanyaan dari kalangan relawan. Mereka ingin mengetahui apakah pembatasan tersebut merupakan ketentuan resmi dalam petunjuk teknis (juknis) pengelolaan SPPG atau sebatas kebijakan internal pengelola.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah pembagian tugas kepala chef atau juru masak berinisial C. Seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menduga kewenangan yang bersangkutan tidak hanya terbatas pada urusan pengolahan makanan, tetapi juga mencakup sejumlah pekerjaan lain, termasuk pengadaan atau pembelian kebutuhan barang.
"Seharusnya tugas chef berfokus pada kegiatan memasak. Lantas, mengapa sampai mengambil alih pekerjaan lain seperti belanja barang dan urusan lainnya?" ungkap sumber tersebut, Sabtu (7/11/2026).
Menurut sumber, kejelasan pembagian tanggung jawab menjadi hal penting dalam operasional SPPG. Tanpa batas kewenangan yang terukur, kondisi tersebut dikhawatirkan memicu tumpang tindih pekerjaan dan menimbulkan ketidaknyamanan di antara para relawan.
Menanggapi berbagai informasi tersebut, Kepala SPPG Paruga II, Bintang, membantah adanya aturan khusus yang melarang dua orang dari satu KK bekerja secara bersamaan di unit pelayanan tersebut.
Ia menegaskan, penyesuaian jumlah relawan dilakukan dengan mengacu pada petunjuk teknis serta memperhitungkan jumlah penerima manfaat yang harus dilayani.
"Kami mengeluarkan atau mengurangi relawan sesuai dengan petunjuk teknis, yang mana menyesuaikan dengan penerima manfaat," jelas Bintang.
Kendati demikian, penjelasan tersebut masih menyisakan sejumlah hal yang perlu diperjelas, terutama mengenai informasi pembatasan relawan berdasarkan hubungan dalam satu KK serta batas tanggung jawab kepala chef dalam struktur operasional SPPG.
Transparansi pengelolaan dinilai penting agar setiap kebijakan yang diterapkan memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di lingkungan kerja.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan lebih terperinci dari pihak pengelola mengenai dasar tertulis pembatasan relawan satu KK maupun rincian pembagian kewenangan kepala chef di SPPG Paruga II. (Red)