Komentar
KOTA BIMA – Pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik tidak hanya dituntut tepat sasaran, tetapi juga harus memenuhi ketentuan administrasi dan perpajakan. Untuk memastikan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bima melakukan monitoring sekaligus memberikan pendampingan kepada pengurus partai politik terkait tata kelola anggaran hibah.
Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bima, Rabu pagi. Dalam pertemuan itu, jajaran Kesbangpol memberikan penjelasan mengenai tata cara penggunaan dana hibah serta penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ketua DPD PKS Kota Bima, Amir Syarifuddin, menyambut positif langkah Kesbangpol tersebut. Ia menilai pendampingan dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan dana bantuan partai politik berjalan tertib, transparan, dan sesuai peruntukannya.
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungannya ini dan kami harus terus berkoordinasi dengan pihak Kesbangpol,” ujar Amir.
Ia menjelaskan, pemahaman terhadap ketentuan administrasi terbaru perlu menjadi perhatian serius, khususnya berkaitan dengan kewajiban perpajakan pada sejumlah transaksi belanja.
Menurut Amir, penggunaan dana hibah harus tetap mengacu pada pos anggaran yang telah ditetapkan. Karena itu, komunikasi dengan Kesbangpol diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan anggaran maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Di sisi lain, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Bima, Khairil Abdi, ST, menjelaskan bahwa sosialisasi dan monitoring tidak hanya menyasar PKS, tetapi juga telah dilaksanakan terhadap seluruh partai politik penerima dana hibah di Kota Bima.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap partai memahami aturan penggunaan bantuan keuangan sekaligus memenuhi kewajiban administrasi dan pelaporan.
Khairil juga mengapresiasi ketertiban PKS Kota Bima dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Meski demikian, pihaknya tetap menyediakan ruang konsultasi bagi seluruh partai politik, terutama apabila terdapat perubahan ketentuan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
“Kami sangat terbuka bila ada hal yang ingin dikonsultasikan,” katanya.
Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi antara pemerintah daerah dan partai politik. Kesamaan pemahaman terhadap regulasi diharapkan dapat mendorong pengelolaan dana hibah yang tertib administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. (TM)