Komentar
KOTA BIMA – Lonjakan harga yang disertai kelangkaan semen mulai menjadi persoalan serius bagi pelaku jasa konstruksi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat pelaksanaan proyek pembangunan yang saat ini tengah berjalan.
Keluhan tersebut disampaikan Angga Taher, kontraktor sekaligus Sekretaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Bima, kepada Media, Rabu (4/11/2026).
Angga mengungkapkan, harga semen di pasaran dilaporkan telah mencapai Rp150 ribu per sak. Ironisnya, kenaikan harga tersebut tidak disertai jaminan ketersediaan barang. Sejumlah toko bangunan yang didatangi untuk mendapatkan semen justru dilaporkan mengalami kekosongan stok.
Menurutnya, situasi ini menempatkan kontraktor pada posisi sulit. Mereka dituntut tetap menjalankan pekerjaan sesuai jadwal dan ketentuan kontrak, sementara salah satu material utama konstruksi semakin sulit diperoleh.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya biaya pengadaan bahan bangunan. Jika berlangsung berkepanjangan, kelangkaan semen berpotensi memperlambat progres pekerjaan, membengkakkan biaya operasional, hingga mengganggu target penyelesaian proyek.
Angga mempertanyakan langkah pemerintah daerah dalam merespons kondisi tersebut. Ia menilai diperlukan tindakan nyata untuk mengidentifikasi penyebab kelangkaan sekaligus memastikan distribusi semen berjalan normal.
"Harga semen tembus di angka Rp150 ribu per sak. Bagaimana langkah-langkah pemerintah daerah?" ungkap Angga.
Ia berharap pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan distributor maupun pelaku usaha bahan bangunan guna mengetahui persoalan di balik terbatasnya pasokan semen di pasaran.
Angga mengingatkan, kontraktor tetap memiliki tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu dalam kontrak. Namun, kewajiban tersebut menjadi semakin berat ketika ketersediaan material utama tidak dapat dipastikan.
Jika tidak segera ditangani, persoalan ini dikhawatirkan tidak hanya merugikan pelaku konstruksi, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran pembangunan dan pencapaian target proyek di Kota Bima.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak sekadar menunggu persoalan berkembang, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk memastikan stabilitas pasokan bahan bangunan dan menjaga keberlangsungan pekerjaan konstruksi. (RED)