Komentar
KOTA BIMA – Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pertanian memperkuat langkah antisipasi terhadap ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memicu musim kemarau panjang pada 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan infrastruktur pengairan, pemantauan kondisi lahan pertanian, serta koordinasi lintas instansi guna menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, Abdul Najir, S.Pt., M.M., mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Hal itu disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/10/2026).
Menurut Abdul Najir, Kementerian Pertanian RI sebelumnya telah menerbitkan surat kepada gubernur dan bupati pada 9 Maret 2026. Surat tersebut memuat arahan mengenai pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan sistem peringatan dini, rehabilitasi jaringan irigasi, serta optimalisasi sumber air untuk menjaga produksi pangan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Dinas Pertanian Kota Bima terus mengupayakan ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami keterbatasan pasokan air selama musim kemarau.
Berdasarkan laporan pemantauan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Abdul Najir menyebutkan bahwa hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai dampak El Niño yang secara nyata memengaruhi indikator luas tanam, luas panen, maupun produksi pertanian di Kota Bima.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap memperkuat kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya kondisi cuaca pada periode berikutnya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat infrastruktur pengairan melalui pembangunan jaringan irigasi tersier di 20 titik, pembangunan embung di lima titik, pengembangan irigasi perpompaan di 25 titik, serta penyaluran bantuan 15 unit pompa air.
Penguatan sarana tersebut diprioritaskan pada lahan pertanian yang memiliki keterbatasan sumber air. Pemerintah berharap ketersediaan infrastruktur pengairan dapat membantu petani mempertahankan kegiatan budidaya sekaligus menekan risiko kehilangan hasil akibat kekeringan.
Selain pembangunan infrastruktur, Dinas Pertanian Kota Bima juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, meningkatkan fungsi jaringan irigasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber air bagi kebutuhan pertanian.
Di tingkat lapangan, PPL terus dilibatkan dalam pemantauan kondisi tanaman, ketersediaan air, perkembangan luas tanam dan panen, hingga potensi gangguan terhadap produksi pertanian.
Petani juga diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan ketersediaan air, menggunakan air irigasi secara efisien, serta mempertimbangkan penyesuaian komoditas berdasarkan kondisi lahan dan sumber air. Apabila ditemukan indikasi kekeringan, petani diminta segera melaporkannya kepada petugas terkait agar dapat ditindaklanjuti.
Abdul Najir menegaskan, kesiapan menghadapi El Niño tidak cukup hanya dengan melihat kondisi pertanian saat ini. Pemerintah dan petani, menurutnya, perlu memastikan langkah antisipasi berjalan secara berkelanjutan untuk menghadapi risiko kekeringan yang dapat muncul sewaktu-waktu.
Melalui penguatan infrastruktur pengairan, pendampingan penyuluh, dan koordinasi lintas instansi, Pemerintah Kota Bima berupaya menjaga stabilitas produksi pertanian sekaligus meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim.
Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tani dan mengantisipasi potensi gangguan terhadap produksi pangan di Kota Bima selama musim kemarau 2026. (RED)