Komentar
Bima, Suara Bima.-
Pemerintah Kabupaten Bima menggelar Kuliah dengan tema “Tata Kelola Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bima untuk Kemakmuran Rakyat”. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Mutmainnah Kota Bima, Senin 3 Desember 2018.
 |
Kuliah dihadiri oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer, unsur FKPD Kabupaten Bima, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima, Sekda Kabupaten Bima, para Asisten Setda, pimpinan OPD, Camat dan Kepala Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Prof. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D. yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan materi pada kuliah tata kelola keuangan negara dan daerah.
Tujuan dari pada penyelenggaraan kuliah umum ini, agar pemahaman para pejabat struktural maupun pejabat fungsional tentang keuangan daerah, dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
“Pengelolaan keuangan mesti terpadu dan sinergi, dalam arti semua perangkat berkompeten. Mesti mengetahui dan saling berkoordinasi, mensinkronisasi muara manfaat dari seluruh rangkaian proses penatausahaan anggaran," ungkap Bupati
Dengan demikian lanjutnya, akan berimplikasi positif pada tereduksinya misskoordinasi atau penyalahgunaan pengelolaan keuangan.
Menurut Dinda, selama kepemimpinan IDP–Dahlan, penyelenggaraan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bima telah dilakukan secara proporsional dan normative. Sehingga secara berturut – turut 2 Tahun yakni 2016 dan 2017 memperoleh Opini WTP dari BPK.
“Namun demikian, menata untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dalam kurun waktu selanjutnya tetap menjadi attensi mendasar,” tuturnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu hadir pada acara tersebut, tentunya dapat dimotivasi oleh tekad kuat dan terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan pada lingkungan kerja masing-masing.
Sementara Anggota VI BPK RI mengatakan, bahwa pengelolaan keuangan Negara harus dilakukan dengan benar dan berorientasi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Dalam pengelolaan keuangan harus mengacu kepada tiga sifat yakni (1)Terbuka; (2) Tanggungjawab; dan (3) Digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.
Kebijakan ekonomi harus dirancang untuk mensejahterakan rakyat, bebas dari kemiskinan dan pengangguran.
"Kebijakan ekonomi harus serius dirancang untuk bisa menyejahterakan rakyatnya, bebas dari kemiskinan dan pengangguran," jelasnya.
Terkait hal ini, Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D menyatakan bahwa merujuk data BPS Kabupaten Bima, TPT Kabupaten Bima selama kurun waktu 2012-2017 menunjukkan kecenderungan menurun.
"Pada tahun 2012 TPT mencapai 4,94 persen, dan pada tahun berikutnya sampai tahun 2017 angka TPT terus menurun hingga mencapai angka 1,55 persen. Artinya TPT di Kabupaten Bima lebih baik jika dibandingkan dengan nasional yang TPT nya mencapai 5.50 persen pada 2017," ungkapnya
Sementara untuk tren kemiskinan pada 2012-2017 konsisten menunjukkan penurunan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2012 sebesar 16.23 persen dan terus turun tiap tahunnya.
Bagaimana Pemerintah Kabupaten Bima dapat mempercepat pengentasan kemiskinannya? Harry menegaskan bahwa hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan APBD.
“APBD merupakan kebijakan fiskal pemerindah daerah (Pemda). Tujuan utamanya adalah memakmurkan rakyat. Sehingga APBD harus pro rakyat yang artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan benar oleh masyarakat," terangnya (SB.H)