Komentar
Kota Bima, 16 Juni 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menggelar rapat gabungan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bima, Senin (16/6/2025). Rapat tersebut digelar sebagai respons atas rendahnya realisasi belanja daerah yang tercatat baru mencapai 26 persen pada semester pertama tahun anggaran berjalan.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, S.Adm., didampingi Wakil Ketua II, M. Ryan Kusuma Permadi, SH. Hadir pula anggota dewan lintas komisi, serta jajaran Sekretariat DPRD Kota Bima.
Dalam forum tersebut, DPRD meminta kejelasan dari TAPD dan OPD terkait lambatnya penyerapan anggaran, termasuk realisasi belanja modal di sejumlah sektor. Beberapa kepala OPD yang hadir di antaranya adalah dari Dinas PUPR, DIKPORA, Pertanian, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Perikanan, serta Bagian Kesra dan LPBJ Setda Kota Bima.
Wakil Ketua DPRD Alfian Indra Wirawan menegaskan pentingnya transparansi dari seluruh OPD, khususnya menyangkut pergeseran anggaran yang tidak boleh dilakukan tanpa sepengetahuan legislatif.
“DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan perlu memastikan bahwa pergeseran anggaran maupun belanja modal berjalan sesuai mekanisme dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Bima, Dr. Adisan Sahidu, M.Si., menyampaikan bahwa laporan lengkap terkait serapan anggaran akan disampaikan oleh Sekretaris BPKAD.
Rapat ini juga menjadi ajang klarifikasi dan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif, untuk mendorong efektivitas penggunaan APBD serta menekan potensi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di akhir tahun anggaran. (***)