Komentar
Bima,- Isu perpecahan internal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bima kembali mencuat ke ruang publik setelah sebuah video lama beredar luas di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Fraksi PPP secara tegas membantah kabar retaknya soliditas internal fraksi.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bima, Hj. Nurhayati, memastikan bahwa isu fraksi pecah tidak memiliki dasar fakta dan sengaja dimainkan untuk membangun persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Tidak ada fraksi yang terbelah. Kami tetap solid dan satu komando. Isu ini menyesatkan dan berpotensi mengadu domba,” tegas Nurhayati, Selasa (12/1/2026).
Ia menjelaskan, video yang kembali viral tersebut merupakan dokumentasi lama yang sama sekali tidak mencerminkan kondisi dan dinamika politik terkini di DPRD Kabupaten Bima. Penyebaran ulang tanpa penjelasan konteks dinilai telah memicu salah tafsir publik.
Menurut Nurhayati, Fraksi PPP hingga kini tetap konsisten berada dalam garis kebijakan partai dan menjunjung tinggi prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar sebagai landasan perjuangan politik.
Selain isu video viral, Fraksi PPP juga menyesalkan framing yang berkembang terkait pertemuan sejumlah anggota DPRD—termasuk satu anggota Fraksi PPP—dengan Bupati Bima Ady Mahyudi di kediaman bupati. Fraksi menegaskan, pertemuan tersebut bukan agenda politik bermuatan elektoral.
“Itu murni silaturahmi. Tidak ada pembahasan kepentingan politik praktis sebagaimana yang coba digiring oleh pihak tertentu,” ujarnya.
Fraksi PPP menilai narasi yang dibangun oleh kelompok tertentu justru berpotensi memperkeruh suasana politik lokal dan mencederai etika demokrasi. Oleh karena itu, Fraksi PPP mengajak seluruh elemen politik untuk menghentikan praktik framing provokatif dan tidak objektif.
“Politik seharusnya menjadi alat memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sarana membangun opini yang menyesatkan,” kata Nurhayati.
Di akhir pernyataannya, Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bima menegaskan komitmen untuk tetap berada di jalur konstitusional, menjaga marwah lembaga legislatif, serta mengawal kebijakan daerah agar berpihak pada kepentingan masyarakat. (Red)