Komentar
KOTA BIMA — Ketua Gabungan Pengusaha Hewan Nasional Indonesia (GAPEHANI) Kabupaten Bima, Muziburrahman, melontarkan kritik tajam terhadap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menyoroti dugaan pelanggaran prosedur dalam penerbitan izin pengiriman sapi melalui jalur tol laut.
Muziburrahman mengungkap adanya indikasi manipulasi sampel darah dan uji PCR terhadap ratusan sapi yang akan dikirim ke Pulau Jawa. Ia menyebut, sekitar 350 ekor sapi diduga dilengkapi dokumen uji kesehatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Ada perusahaan yang mendapatkan izin, tetapi prosesnya patut dipertanyakan karena diduga tidak mengikuti prosedur,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Ia menyebut sejumlah perusahaan yang diduga terlibat, yakni CV Linda Sari, CV Tiga Putra Dompu, CV Spartal Mandiri, dan CV Karya Mandiri. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga mengambil sampel darah di wilayah Dompu, sementara ternak yang akan dikirim berada di Kabupaten Bima.
Menurutnya, praktik ini tidak hanya berpotensi melanggar aturan, tetapi juga berdampak pada pendapatan daerah. Ia menilai pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dilakukan di wilayah asal ternak.
“Kalau sapinya berasal dari Bima, seharusnya PAD masuk ke Bima, bukan ke daerah lain,” tegasnya.
Ia memperkirakan potensi kerugian yang dialami Pemerintah Kabupaten Bima mencapai puluhan juta rupiah dari pengiriman ratusan ekor sapi tersebut.
Muziburrahman juga mendesak pemerintah daerah dan pihak karantina untuk memperketat pengawasan, termasuk melakukan pengujian ulang terhadap sampel darah ternak sebelum diterbitkan izin pengiriman.
Selain itu, ia meminta petugas di lapangan tidak mengeluarkan izin jalan tanpa verifikasi langsung terhadap keberadaan ternak.
Tak hanya menyoroti aspek administrasi, ia juga mengingatkan potensi dampak jangka panjang terhadap kepercayaan pasar. Jika prosedur kesehatan tidak dijalankan secara benar, hal itu dapat memengaruhi kepercayaan daerah tujuan terhadap pengiriman ternak dari NTB.
“Kalau standar kesehatan diabaikan, ke depan daerah tujuan bisa saja menolak pengiriman ternak dari sini,” pungkasnya. (RED)