Komentar
Bima - Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam kepemilikan maupun peredaran senjata api (senpi) ilegal dalam bentuk apa pun.
Hal itu disampaikan Irfan saat menghadiri kegiatan pemusnahan 10 pucuk senpi rakitan hasil operasi penggalangan teritorial oleh Kodim 1608/Bima di Lapangan Makodim 1608/Bima, Senin (20/4/2026).
“Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dalam kepemilikan maupun peredaran senjata api ilegal,” ujar Irfan.
Ia menilai, kegiatan pemusnahan senpi tersebut menjadi bukti kuat bahwa kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat berjalan efektif dalam menjaga stabilitas keamanan.
“Kegiatan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan,” katanya.
Kehadiran Wakil Bupati Bima dalam kegiatan itu juga disebut sebagai bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Bima terhadap langkah aparat TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Irfan turut mengapresiasi langkah tegas dan terukur Kodim 1608/Bima dalam mengamankan serta memusnahkan senjata api rakitan yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
Di hadapan Komandan Kodim 1608/Bima Letkol Arh Samuel Asdianto Limbongan dan jajaran, ia kembali menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kondusivitas daerah.
“Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah-langkah preventif dan persuasif seperti ini. Kami juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungannya,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Ketua Komisi I DPRD Kota Bima Yogi Prima Ramadhan, Kepala Kejaksaan Negeri Bima Heru Kamarullah, Ketua Pengadilan Negeri Bima H. Abdul Azis, Kepala KSOP Kelas IV Bima M. Junaidi, Wakapolres Bima Kota Kompol Herman, Ketua MUI Kabupaten Bima TGH. Abdurahim Haris, serta sejumlah tokoh akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. (***)