Komentar
Kabupaten Bima,- Beberapa hari lalu Pemerintah kabupaten Bima kedatangan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB dan diterima langsung oleh Bupati Bima diruang kerjanya.
Kedatangan tim BPK yakni mengawali kegiatan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022.
Tim yang dipimpin Beni Murdani dan didampingi tiga orang anggota akan melakukan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemkab Bima selama 30 hari dari tanggal 30 Januari sampai dengan 1 Maret 2023.
Dari kedatangan BPK itu, akhirnya Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE bersama para Camat di 18 Kecamatan di wilayah kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi terbatas.
Rakor yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Bima, Rabu 8 Februari 2023 tersebut membahas sejumlah masalah yang mengemuka ditiap Desa di kabupaten Bima salah satunya penyaluran Dana Desa.
Bupati Bima yang didampingi kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima Drs. Agus Salim M.Si dalam arahannya mengatakan, sehubungan dengan adanya hasil pemeriksaan oleh BPK Perwakilan NTB, dirinya meminta kepada para camat untuk mencermati hasil pemeriksaan tersebut, melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan yang lebih intensif berkaitan penyaluran dana desa di masing-masing kecamatan.
"Untuk mengatasi kisruh penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), akan diterbitkan Perbup yang mengatur Tata cara penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT yang bersumber dari dana desa," ungkap Bupati
Penetapan ini nantinya merujuk pada kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemuktahiran Basis Data keluarga Indonesia atau data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Terang Bupati.
Bupati juga meminta kepada pada Camat untuk lebih proaktif hadir di tengah masyarakat ketika terjadi masalah.
"Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati dan Wakil Bupati. Sukses yang diraih Bupati dan Wabup tidak lepas dari dukungan para camat. Oleh karena itu, diharapkan agar lebih sering berada di tengah masyarakat untuk memberikan himbauan berkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan.
Agar tata pemerintahan di desa dapat berjalan lebih optimal, Bupati meminta kepada para Camat untuk memantau fungsi dan pelaksanaan tugas para pendamping desa dan mendorong bagaimana regulasi diterapkan dengan baik di tingkat desa.
Pada bagian akhir arahannya Bupati instruksikan kepada para Camat untuk mengawasi program pembangunan yang masuk ke masing-masing Kecamatan dan memastikan program tersebut berjalan dengan baik.
Usai memberikan arahan, Bupati IDP selanjutnya memberikan waktu kepada para Camat untuk menyampaikan laporan berbagai masalah pemerintahan di masing-masing wilayah. (SB.H)