Komentar
Kota Bima – Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Konsultasi Publik II untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Acara ini berlangsung di Aula SMKN 3 Kota Bima, Kamis (23/1/2025).
Konsultasi tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga perwakilan komunitas. Forum ini digelar untuk merumuskan alternatif kebijakan dan rekomendasi dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup daerah.
Kepala DLH Kota Bima, Syarief Rustaman, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari Konsultasi Publik I yang sebelumnya telah dilaksanakan. Selanjutnya, proses akan dilanjutkan ke tahap koordinasi penjaminan kualitas, finalisasi, dan validasi KLHS ke Pemerintah Provinsi NTB.
Dalam pemaparannya, Syarief menyebut ada empat isu utama yang menjadi perhatian dalam kajian tersebut, yakni kapasitas sumber daya alam, tingkat konsumsi masyarakat, capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta kemampuan daerah dalam mengatasi persoalan lingkungan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian serius adalah daya dukung air. “Daya dukung air di Kota Bima sudah terlampaui hingga 88%. Ini kondisi yang harus ditangani segera,” ungkap Syarief.
DLH merekomendasikan sejumlah langkah strategis, seperti kampanye hemat air, penghijauan kawasan pemukiman, pembangunan waduk di wilayah rawan kekeringan, serta rehabilitasi lahan dan konservasi air.
Sementara itu, daya dukung lahan potensial diperkirakan terus menurun dalam lima tahun ke depan. Untuk mengatasinya, diperlukan perluasan ruang terbuka hijau dan peningkatan kualitas penataan ruang.
Namun dari sisi daya tampung penduduk, Kota Bima masih tergolong aman untuk jangka menengah. Kendati demikian, pengendalian pemanfaatan ruang tetap diperlukan agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap lingkungan.
Asisten II Setda Kota Bima, Ahmad Mufrad, yang mewakili Penjabat Wali Kota Bima, menegaskan pentingnya penyusunan KLHS sebagai fondasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia meminta seluruh tahapan dilakukan secara menyeluruh dan partisipatif.
“KLHS harus berangkat dari analisis yang sistematis dan inklusif agar arah pembangunan kita benar-benar selaras dengan prinsip berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga mendorong semua pihak untuk berkontribusi aktif dalam proses penyusunan dokumen ini, termasuk memberikan data dan masukan yang relevan.
Mufrad menambahkan, dalam merancang pembangunan masa depan, pemerintah harus memperhitungkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta memperhatikan dampak perubahan iklim dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
“Untuk mewujudkan SDGs sesuai visi Kota Bima, kita butuh kesepahaman dan komitmen bersama dalam membangun secara berkelanjutan,” tandasnya.
Adapun narasumber yang hadir di antaranya Lalu Suprasandi, ST (Tenaga Ahli CV Pilar Equator), Ahmad Suriansyah, SE, M.AP (Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah), serta Putu Mekar Sari, ST, MSc (Perencana Puspedal Bali Nusra) yang bergabung secara daring. (***)