Komentar
Bima,– Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bima menyampaikan kritik pedas kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dalam rapat paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Sejumlah persoalan strategis disorot, mulai dari kegagalan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), buruknya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga pelaksanaan Program Selasa Menyapa yang dinilai kontraproduktif.
Anggota Fraksi PPP, Jasmin Malik, S.Pd,SH menegaskan bahwa meski Pemkab Bima berhasil meraih opini WTP dari BPK RI selama 10 tahun berturut-turut, pencapaian itu tidak menutup mata atas berbagai temuan dan kelemahan yang perlu segera dibenahi.
“Kami mendorong agar rekomendasi BPK tidak hanya menjadi formalitas. Pemerintah harus bertindak cepat, transparan, dan bertanggung jawab dalam menindaklanjuti temuan tersebut,” tegasnya dalam rapat paripurna, Jum'at 11 Juli 2025.
PAD Gagal, Kinerja OPD Dipertanyakan
Salah satu sorotan tajam Fraksi PPP adalah buruknya realisasi PAD. Dari target Rp 269 miliar lebih, hanya terealisasi sekitar Rp 169 miliar atau 62%. Sejumlah OPD bahkan hanya mencapai realisasi di bawah 35%, seperti Dinas Perhubungan (8,5%), Dinas Pariwisata (13,17%), dan Dinas Pekerjaan Umum (32,82%).
“Pimpinan OPD yang gagal memenuhi target PAD seharusnya dievaluasi, bahkan dicopot. Ini bukan sekadar soal angka, tapi menyangkut kemampuan menjalankan mandat fiskal,” kecam Jasmin
Fraksi PPP juga menyarankan restrukturisasi OPD untuk efisiensi anggaran. Beberapa usulan merger termasuk penggabungan Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Perindag dengan Dinas Koperasi dan UMKM.
Program Selasa Menyapa Dikecam: Kontraproduktif!
Program unggulan “Selasa Menyapa” yang digagas Bupati-Wakil Bupati Adi-Irfan turut disorot keras. PPP menilai pelaksanaannya mengganggu layanan di kantor-kantor OPD dan membebani keuangan daerah.
“Banyak pegawai dikerahkan ke lokasi Selasa Menyapa, sehingga pelayanan di kantor terganggu. Masyarakat kecewa. Ini harus dievaluasi, cukup seminggu sekali saja terlalu berat,” ungkap Fraksi PPP dalam pandangan umumnya.
Fraksi bahkan mengusulkan agar program tersebut dipindah ke hari Jumat atau Sabtu agar tidak mengganggu hari kerja efektif.
Sorotan Tajam Lain: Mutasi, PPPK, hingga Tambak Udang Ilegal
Fraksi PPP juga menuntut proses mutasi dan rotasi jabatan di bawah kepemimpinan baru dilakukan secara profesional, berbasis sistem merit, dan bebas dari kepentingan politik.
Terkait polemik seleksi PPPK, Fraksi PPP meminta Bupati bertindak tegas terhadap panitia seleksi dan unsur terlibat yang diduga melanggar aturan.
Di sektor lingkungan, Fraksi PPP mendorong moratorium izin tambak udang baru serta penertiban tambak ilegal yang berpotensi merusak kawasan pesisir dan melanggar hukum.
Kritik untuk Tim Sukses dan Evaluasi Dinas 'Bermasalah'
Fraksi PPP juga menilai eksistensi eks tim sukses dan relawan pendukung Bupati-Wabup pasca pilkada masih terlalu dominan dalam urusan birokrasi.
“Kami usulkan tim sukses dibubarkan secara resmi agar tidak menimbulkan kegaduhan dan intervensi dalam tata kelola pemerintahan,” tegas Fraksi.
Tiga OPD juga disebut sebagai prioritas evaluasi: Dikpora, BKD, dan Dinas Kesehatan. Ketiganya dinilai lemah dalam pelayanan publik, tata kelola, dan reformasi birokrasi. (01SB)