Komentar
Bima – Kelangkaan gas elpiji (LPG) 3 kilogram di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, memicu kecemasan masyarakat. Harga gas bersubsidi melonjak tajam, bahkan tembus hingga Rp70 ribu per tabung di sejumlah wilayah. Di tengah kondisi itu, muncul dugaan bahwa pasokan gas rakyat justru dikuasai oleh pelaku usaha.
Tokoh masyarakat Kecamatan Sape yang juga Komisioner Barisan Muda Gerakan Anti Korupsi (BM GERAK) NTB, Ruma Rengge, buka suara. Ia menuding lemahnya pengawasan distribusi membuat LPG 3 kg tidak lagi tepat sasaran.
“Gas ini disubsidi untuk masyarakat miskin, bukan untuk pengusaha bakso atau pelaku industri rumah tangga. Tapi nyatanya, mereka masih menggunakan gas melon dan ikut bersaing di pasar,” tegas Ruma, Kamis (17/7/2025).
Ia mendesak pemerintah daerah dan aparat pengawas migas segera bergerak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tingkat pengecer, pangkalan, hingga usaha rumah tangga.
“Pemerintah jangan hanya duduk di belakang meja. Harus turun dan lihat langsung di lapangan, karena masalah ini sudah sangat meresahkan warga,” ujarnya.
Ruma juga mengapresiasi langkah Camat Bolo yang menertibkan penggunaan LPG bersubsidi oleh sebuah usaha bakso. Menurutnya, keberanian seperti itu harus ditiru oleh camat dan kepala desa lain.
“Jangan tunggu perintah dari atas. Camat dan kades harus punya inisiatif, seperti yang dilakukan di Kecamatan Bolo,” tambahnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera mengajukan penambahan kuota gas subsidi kepada pemerintah pusat melalui Dirjen Migas dan Depot Pertamina Bima.
“Penambahan kuota itu penting agar pasokan kembali stabil. Tapi yang tak kalah penting adalah pengawasan distribusinya,” katanya.
Ruma mengingatkan bahwa publik mulai curiga dengan situasi ini. Ia menyebut adanya kemungkinan permainan antara oknum agen, pengecer, hingga pengusaha dalam memanfaatkan distribusi gas subsidi.
“Jangan anggap enteng. Bisa jadi kelangkaan ini bukan karena pasokan kurang, tapi karena distribusinya dikuasai pihak yang tidak berhak,” tandasnya.
Sebagai solusi, ia meminta seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat RT/RW terlibat aktif dalam memastikan distribusi gas melon tepat sasaran dan tidak dimonopoli oleh pelaku usaha. (***)