Komentar
Jakarta,– Bupati Bima Ady Mahyudi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bima melakukan audiensi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Selasa (23/12/2025). Kunjungan tersebut untuk menyampaikan sejumlah usulan pembangunan strategis dan mendesak bagi Kabupaten Bima.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian PUPR RI itu, Bupati Bima didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Suwandi, Fungsional Perencana Bappeda Bijak Brilianto, serta rombongan. Mereka diterima Staf Ahli Menteri PUPR Edy Juarsa, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Krisno Yuwono, dan Kepala Pusat Analisis Kebijakan Ahmad Taufiq.
Bupati Ady Mahyudi menyebut audiensi tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi pembangunan nasional.
“Tatap muka ini penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Fokus utama usulan kami mencakup perbaikan konektivitas pasca-bencana banjir, khususnya pada Jembatan Nangaraba dan ruas Daru–Jala Nggembe,” ujar Ady.
Selain perbaikan konektivitas, Pemkab Bima juga mengusulkan rekonstruksi sejumlah ruas jalan prioritas, optimalisasi ketahanan pangan melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pemenuhan kebutuhan air bersih.
Pemenuhan air bersih tersebut diusulkan melalui peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Monta (IPA Pelaparado), Belo Selatan, dan Sanggar. Di sektor lingkungan, pengelolaan persampahan juga menjadi perhatian dengan rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Waduwani, Sape, dan Bolo.
Untuk sektor layanan publik, Bupati Bima turut mengusulkan peningkatan fasilitas kesehatan melalui pengembangan RSUD Sondosia, pembangunan gedung kantor perangkat daerah, serta penataan landscape Masjid Agung Bima.
Pihak Kementerian PUPR menyambut positif berbagai usulan tersebut karena dinilai sejalan dengan prioritas nasional, khususnya terkait ketahanan pangan dan penguatan konektivitas wilayah.
Kementerian PUPR juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima agar segera melengkapi dokumen Readiness Criteria dan mengunggahnya ke dalam sistem informasi kementerian. Langkah tersebut diperlukan agar usulan dapat segera ditindaklanjuti melalui skema Instruksi Presiden (Inpres). (***)