Komentar
Jakarta,- Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan prestasi di sektor layanan kesehatan. Berkat peningkatan signifikan kepesertaan BPJS Kesehatan, Pemkab Bima berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Award Kategori Madya dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan tersebut diterima pada Selasa (27/1/2026) di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Anugerah diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Kabupaten Bima menjadi salah satu dari 394 kabupaten/kota di 31 provinsi se-Indonesia yang dinilai berhasil memperluas cakupan perlindungan kesehatan masyarakat melalui program JKN.
Capaian ini diraih kurang dari satu tahun masa kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr H Irfan Zubaidy. Sebelumnya, Pemkab Bima juga telah menerima UHC Award Pratama pada 2025, setelah pertama kali masuk daftar penerima UHC pada 2024.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut keberhasilan Indonesia mencapai UHC dalam waktu relatif singkat sebagai pencapaian luar biasa.
“Dalam 10 tahun, Indonesia mampu menjangkau Universal Health Coverage. Sebagai perbandingan, negara seperti Austria dan Belgia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai level serupa. Ini bisa terwujud berkat kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bima Ady Mahyudi mengatakan penghargaan tersebut merupakan buah dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung JKN sebagai program strategis nasional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam sistem JKN guna memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas.
“Pemkab Bima terus mendorong peningkatan kepesertaan dan keaktifan masyarakat. Saat ini, cakupan BPJS Kesehatan sudah mencapai minimal 98 persen, dengan tingkat keaktifan sekitar 85 persen,” kata Ady.
Data BPJS Kesehatan juga mencatat kontribusi pemerintah daerah terhadap pembiayaan program mencapai lebih dari 10 persen dari total jumlah penduduk.
Ke depan, Pemkab Bima berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut agar seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang merata dan berkelanjutan. (***)