Komentar
KOTA BIMA,– Polemik pembangunan Lapangan Serasuba yang tak kunjung reda memunculkan pertanyaan serius soal arah dan dampak kebijakan Pemkot Bima. Di tengah kritik atas transparansi dan prioritas anggaran, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bima menilai proyek tersebut tidak boleh berhenti sebagai pembangunan fisik semata, melainkan harus benar-benar menjadi instrumen pemerataan ekonomi bagi masyarakat.
Ketua GMNI Cabang Bima, Rifky Pratama, mengatakan pihaknya akan mengawal jalannya program Pemerintah Kota (Pemkot) Bima agar tetap berpijak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kami siap mengawal supaya tidak terjadi disorientasi pada program-program yang dijalankan oleh Pemkot Bima,” ujar Rifky.
Menurut dia, polemik yang terus berkembang terkait pembangunan Serasuba perlu disikapi secara proporsional. GMNI, kata dia, memilih mengambil peran advokatif untuk memastikan arah kebijakan tetap pro-rakyat.
“Advokasi ini kami lakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat,” katanya.
Rifky menegaskan, GMNI juga akan tetap terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, terutama untuk memastikan aspirasi publik tidak terabaikan.
“Distribusi kemakmuran harus bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, GMNI mendorong Pemkot Bima mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui sektor strategis, termasuk pariwisata. Pembangunan Lapangan Serasuba dinilai memiliki potensi menjadi pengungkit aktivitas ekonomi baru.
“Pembangunan Serasuba ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi masyarakat Kota Bima,” kata Rifky menegaskan.
GMNI merupakan organisasi mahasiswa ekstra-kampus berhaluan nasionalis yang didirikan pada 23 Maret 1954 di Surabaya. Organisasi ini berlandaskan ajaran Marhaenisme Bung Karno, yang mencakup sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, dengan tujuan membentuk kader bangsa yang memperjuangkan sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila 1945. (Red)