Komentar
BIMA,– Pemerintah Kabupaten Bima mulai mengevaluasi pelaksanaan program “Selasa Menyapa” dengan penekanan pada dampak nyata di masyarakat. Program yang selama ini digadang sebagai pendekatan langsung ke desa itu diingatkan agar tidak berhenti pada kunjungan simbolik semata.
Hal itu mengemuka dalam rapat evaluasi dan pemantapan program tahun 2026 yang dipimpin Wakil Bupati Bima, Irfan Zubaidy, di Aula Kantor Bupati, Senin (6/4/2026). Sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Inspektur Iwan Setiawan, Asisten Administrasi Umum Aris Gunawan, serta Kepala Bappeda Taufik, bersama jajaran OPD dan tim pelaksana program.
Dalam arahannya, Irfan menegaskan bahwa “Selasa Menyapa” harus memberi manfaat konkret bagi warga, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. Menurutnya, program ini memang dirancang dengan biaya relatif minim, namun semestinya memiliki dampak sosial yang kuat jika dijalankan dengan serius.
“Jangan sampai hanya hadir, menyapa, lalu selesai. Harus ada hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Evaluasi menunjukkan, sepanjang 2025 program tersebut telah menjangkau 31 desa di 18 kecamatan. Pada 2026, cakupan direncanakan meningkat menjadi 36 desa di wilayah yang sama. Namun, perluasan itu dibarengi tuntutan peningkatan kualitas pelaksanaan.
Sejumlah catatan disorot, mulai dari koordinasi antara tim kabupaten, kecamatan, hingga desa yang dinilai belum optimal, hingga kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di lapangan yang diminta tidak sekadar formalitas. Wabup juga meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menetapkan target layanan yang jelas agar capaian program dapat diukur.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong keterlibatan lebih luas dari pihak eksternal, seperti sektor swasta, BUMD, serta unsur TNI dan Polri, guna memperkuat pelaksanaan program berbasis kolaborasi di desa.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Taufik, menyampaikan bahwa pelaksanaan “Selasa Menyapa” tahun 2026 dijadwalkan berlangsung mulai April hingga Desember, dengan lokasi kegiatan di 36 desa yang tersebar di 18 kecamatan.
“Agenda sudah disusun. Fokus kita ke depan adalah memastikan pelaksanaan lebih efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Evaluasi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai menggeser fokus dari sekadar intensitas kunjungan ke arah kualitas dampak, seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap program-program yang langsung menyentuh kehidupan warga. (***)