Komentar
Bima - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima membahas kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Pembahasan ini berlangsung saat Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy menerima kunjungan Kepala BPS Kabupaten Bima Lalu Yuriade Mulana beserta jajaran, Rabu (8/4/2026), di ruang kerjanya.
Pertemuan tersebut difokuskan pada langkah strategis guna meningkatkan cakupan dan kualitas hasil sensus yang akan menjadi instrumen penting dalam penyediaan data pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus. Ia meminta OPD terkait memastikan tata kelola data berjalan baik, akurat, dan terintegrasi.
“Kami membutuhkan data tunggal yang mampu memotret kondisi riil desa dan kecamatan di Kabupaten Bima. Data yang valid sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Pada pertemuan itu, Wabup didampingi Kepala Dinas Sosial Zunaidin, S.Sos., MM, Kepala Bappeda Taufik, ST., MT, serta Kepala DPMD Drs. H. Masykur, MM.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bima Lalu Yuriade Mulana menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026. Tahapan awal pada Mei akan difokuskan pada pendataan pelaku usaha, baik skala mikro maupun makro.
“Pada bulan Mei dilakukan sensus pelaku usaha, kemudian Juni hingga Agustus dilanjutkan dengan pendataan door to door,” ujarnya.
Selain itu, BPS Kabupaten Bima juga akan mengembangkan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). Tiga desa ditetapkan sebagai percontohan, yakni Desa Rabakodo, Desa Penapali, dan Desa Tenga.
Program Desa Cantik bertujuan meningkatkan literasi statistik serta mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan desa yang lebih efektif dan berbasis bukti.
Melalui sinergi antara Pemkab Bima dan BPS, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan berjalan optimal serta menghasilkan data berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (***)