Komentar
BIMA,– Bupati Bima Ady Mahyudi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (31/3). Penyerahan ini menjadi tahapan awal sebelum laporan tersebut diaudit untuk menentukan opini atas kewajaran penyajian keuangan daerah.
Penyerahan berlangsung di Aula Utama Kantor BPK RI Perwakilan NTB dan dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri, Kepala Perwakilan BPK NTB Suparwadi, serta seluruh kepala daerah se-NTB.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ady didampingi Wakil Bupati Bima Irfan Zubaidy, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, dan Inspektur Iwan Setiawan.
Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan LKPD tepat waktu. Ia menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi NTB selama 14 kali berturut-turut harus dimaknai sebagai komitmen berkelanjutan, bukan sekadar capaian administratif.
“Pengelolaan keuangan daerah harus semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya adaptasi pemerintah daerah terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, tanpa mengurangi efektivitas dan ketepatan sasaran belanja.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK NTB Suparwadi menegaskan bahwa penyerahan LKPD menjadi langkah penting dalam proses audit. Ia meminta seluruh pemerintah daerah mendukung proses pemeriksaan dengan menyediakan data dan informasi secara lengkap.
“Pemeriksaan akan dilakukan secara profesional, independen, dan objektif,” katanya.
Usai penyerahan, Bupati Bima Ady Mahyudi menegaskan bahwa LKPD Unaudited yang disampaikan akan diaudit sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna memperoleh opini BPK.
“Ini merupakan tahap awal dalam proses pemeriksaan. Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Ady. (***)