Kabupaten Bima Kembali Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
✕

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

.

Home

Kabupaten Bima Kembali Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Senin, 28 Mei 2018
Mei 28, 2018
komentarKomentar


Kabupaten Bima. SB,- Pemerintah kabupaten Bima kembali meraih predikat  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia setelah dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2017.
“Penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat dan diterima secara langsung oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri di  Mataram, Senin (28/5/2018),” ungkap Kasubag  Informasi dan Pemberitaan Humaspro Setda Kabupaten Bima Zainuddin, SS.

Sementara menurut Kepala BPK Perwakilan NTB (Wahyu Priyono, SE, M.M., Ak.,CA) Lanjut Pria akrab disapa Zen ini mengatakan, terdapat beberapa masalah yang menjadi substansi terkait LHP yakni  Pajak yang tidak disetor, SPPD, Kekurangan Volume Fisik Pekerjaan, Pengelolaan Asset, Pertanggung Jawaban Belanja Daerah,  Penyelesaian Fisik Pekerjaan, Belanja Sosial yang tidak tepat sasaran, Pembayaran Gaji Pegawai yang Tidak Berhak (Pensiun dll) serta Belanja BBM. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karena itu DPRD dan pemerintah daerah terus  berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan ril masyarakat sesuai dengan potensi daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya

Kemudian, pengukuran kinerja keuangan bersifat terpadu dan komprehensif sesuai dengan alur manajemen selama proses pengelolaannya pada setiap limit waktu penganggaran. Pada konteks manajemen Pemerintah Daerah, APBD berfungsi untuk : (a). Memberi pedoman bagi pemerintah untuk melakukan tugas-tugasnya pada periode mendatang; (b). Anggaran sebagai kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah; dan (c). Untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program – program  yang direncanakan. 
Terkait dengan Penghargaan yang diterima Bupati Bima menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan kristalisasi dari kerja keras dan sinkronitas pada seluruh elemen birokrasi yang mesti diterjemahkan sebagai proses ikhtiar yang konsisten dalam rangka pencapaian visi Bima RAMAH. 

“Pemerintah Daerah melalui seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah senantiasa konsisten dalam mengikhtiarkan pencapaian Visi Bima RAMAH, hal tersebut dilakukan dengan penyusunan program yang padu serta sanggup memberi dampak baik yang berkesinambungan dalam peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, membuka ruang partisipasi aktif dan memotivasi kesadaran membangun serta dibarengi dengan manajemen penganggaran yang efektif dan efisien,” bebernya

Lebih lanjut, Bupati Bima berpesan kepada seluruh elemen birokrasi agar menjadikan penghargaan yang diperoleh sebagai kebanggaan yang terus menumbuhkan komitment pengabdian yang menghasilkan maksimalitas kinerja yang didasari semangat kejujuran, kecintaan dan ketulusan untuk terus membangun dan mensejahterakan Dou Labo Dana; dan, tidak serta – merta berpuas diri hingga melalaikan keharusan untuk terus menginstropeksi berbagai hal yang mesti ditingkatkan pada masa – masa selanjutnya. (SB.Hum)