Komentar
Kabupaten Bima. SB,- Pemerintah
kabupaten Bima kembali meraih predikat
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia setelah dilakukan audit terhadap
pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2017.
“Penyerahan
penghargaan itu dilakukan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik
Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat dan diterima secara langsung oleh
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri di
Mataram, Senin (28/5/2018),” ungkap Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humaspro Setda
Kabupaten Bima Zainuddin, SS.
Sementara
menurut Kepala BPK Perwakilan NTB (Wahyu Priyono, SE, M.M., Ak.,CA) Lanjut Pria
akrab disapa Zen ini mengatakan, terdapat beberapa masalah yang menjadi
substansi terkait LHP yakni Pajak yang
tidak disetor, SPPD, Kekurangan Volume Fisik Pekerjaan, Pengelolaan Asset, Pertanggung
Jawaban Belanja Daerah, Penyelesaian
Fisik Pekerjaan, Belanja Sosial yang tidak tepat sasaran, Pembayaran Gaji
Pegawai yang Tidak Berhak (Pensiun dll) serta Belanja BBM.
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen
kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat.
“Oleh
karena itu DPRD dan pemerintah daerah terus berupaya secara nyata dan
terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan ril
masyarakat sesuai dengan potensi daerah, serta dapat memenuhi tuntutan
terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,”
ujarnya
Kemudian,
pengukuran kinerja keuangan bersifat terpadu dan komprehensif sesuai dengan
alur manajemen selama proses pengelolaannya pada setiap limit waktu
penganggaran. Pada konteks manajemen Pemerintah Daerah, APBD berfungsi untuk :
(a). Memberi pedoman bagi pemerintah untuk melakukan tugas-tugasnya pada
periode mendatang; (b). Anggaran sebagai kontrol masyarakat terhadap kebijakan
yang telah dibuat oleh pemerintah; dan (c). Untuk menilai seberapa jauh
pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program – program
yang direncanakan.
Terkait
dengan Penghargaan yang diterima Bupati Bima menyatakan bahwa penghargaan
tersebut merupakan kristalisasi dari kerja keras dan sinkronitas pada seluruh
elemen birokrasi yang mesti diterjemahkan sebagai proses ikhtiar yang konsisten
dalam rangka pencapaian visi Bima RAMAH.
“Pemerintah
Daerah melalui seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah senantiasa konsisten
dalam mengikhtiarkan pencapaian Visi Bima RAMAH, hal tersebut dilakukan dengan
penyusunan program yang padu serta sanggup memberi dampak baik yang berkesinambungan
dalam peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, membuka ruang partisipasi
aktif dan memotivasi kesadaran membangun serta dibarengi dengan manajemen
penganggaran yang efektif dan efisien,” bebernya
Lebih
lanjut, Bupati Bima berpesan kepada seluruh elemen birokrasi agar menjadikan
penghargaan yang diperoleh sebagai kebanggaan yang terus menumbuhkan komitment
pengabdian yang menghasilkan maksimalitas kinerja yang didasari semangat
kejujuran, kecintaan dan ketulusan untuk terus membangun dan mensejahterakan
Dou Labo Dana; dan, tidak serta – merta berpuas diri hingga melalaikan
keharusan untuk terus menginstropeksi berbagai hal yang mesti ditingkatkan pada
masa – masa selanjutnya. (SB.Hum)