Komentar
Bima, Suara Bima.-
Bupati Bima bersama petani bawang merah menggelar rapat koordinasi guna membahas aneka permasalahan yang dihadapi para petani Bawang Merah. Diantaranya terkait melambungnya harga pupuk dan obat–obatan yang berdampak pada tingginya biaya produksi serta anjloknya harga komoditi pasca panen.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti, SE dan dihadiri oleh Pimpinan Anggota DPRD, Dandim 1608, Kapolres Bima, Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan, Distributor Pupuk, Pengepul, Pedagang, Penangkar serta petani Bawang merah.
Sementara dari Pemerintah Pusat, hadir Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, serta Pemerintah Provinsi diwakili oleh Kabid. Holtikultura.
Salah seorang petani muda (Dhony) asal Desa Ngali Kecamatan Belo menyampaikan keluhan mendasar yang umumnya dirasakan petani salah satunya adalah meroketnya harga Pupuk, Obat – obatan dan Pestisida yang jauh melampaui ketentuan harga yang telah ditetapkan Pemerintah.
Para petani juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memikirkan regulasi produksi Obat–obatan dan pestisida dikelola oleh BUMN, agar kualitas dan kuantitas produk dapat selalu terjamin dan juga terdistribusi secara optimal.
"Pestisida yang kini dimanfaatkan oleh para petani mutunya dirasakan maksimal hanya dalam 1 sampai 2 periode tanam saja, selebihnya sudah tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam proses pertanian Bawang Merah," ungkapnya
Hal lain, juga diharapkan adalah regulasi daerah (Perda) oleh DPRD Kabupaten Bima yang di dalamnya mengcover proteksi dan stabilsasi harga produk dan kebutuhan. Sehingga menopang pertanian masyarakat secara berkesinambungan yang juga dilengkapi dengan pembentukan Komisi Pemantau Distribusi Pupuk dan Obat–obatan Pertanian.
Sementara Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bima memiliki keberpihakkan terhadap petani untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada Pemerintah Pusat.
"Dengan mengintensifkan koordinasi melalui Kementerian terkait, kehadiran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan merupakan salah satu bentuk hasil dari koordinasi tersebut," terangnya.
Menurut Bupati, bahwa komitmen untuk menjamin kelangsungan aktivitas Pertanian juga diwujudkan dengan menempuh langkah–langkah sesuai kewenangan dan kemampuan daerah.
"Untuk memastikan ketersediaan air, obat-obatan serta pupuk, mengendalikan distributor serta memastikan tidak adanya penimbunan stok yang sesuai dengan kebutuhan petani. Maka harus adanya pengawasan dan penindakan tegas atas pengecer yang membandel," tegasnya
Pemerintah Daerah menyampaikan rasa prihatin kepada masyarakat tani, dan menghimbau agar tetap bersabar serta tidak menyurutkan aktivitas pertaniannya sambil menunggu hadirnya solusi yang dapat menormalisasi harga komoditi pertanian dan kebutuhan-kebutuhan lain yang menopangnya. (SB.H)