Komentar
Bima, Suara Bima.-
Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer secara khusus meminta kepada para pejabat dan staf yang terkait pengelolaan pengaduan untuk memperhatikan secara seksama dan tidak mengabaikan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah.
 |
Hal tersebut disampaikan Dahlan saat membuka Workshop dan Pelatihan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Tingkat Kabupaten Bima yang merupakan kerjasama Uni Eropa, Kementerian PAN & RB, Ombudsman RI, Perkumpulan SOLUD dan YAPPIKA di Aula Hotel Mutmainah Kota Bima, Selasa 27 November 2018.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri dari Sekretaris dan Kasubag Program dan Pelaporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi masyarakat sipil (CSO).
Wakil Bupati mengatakan, pengelolaan pelayanan publik lebih penting dari kepentingan pribadi. Karena itu, pejabat pengelola pengaduan harus bekerja keras dan fokus melakukan pengelolaan pengaduan. Karena kerjasama yang baik antar sesama ASN diyakini akan mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja pemerintah daerah.
"Pengaduan masyarakat harus dijawab dan menjadi perhatian OPD terkait," terangnya.
Sementara Koordinator Policy Advocacy Compaign Officer Program Uni Eropa Rokhmat Munawir mengatakan, bahwa Workshop ini penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan publik yang lebih baik.
"Kalau dalam satu daerah sudah mempunyai saluran pengaduan, maka harus terkoneksi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan RB, agar pengelolaan pengaduan terpantau dengan mudah dan bisa diakses dari manapun," ungkapnya.
Lanjut Rokhmat, bagi pemerintah daerah, data dan laporan yang masuk bisa menjadi salah satu acuan perencanaan dan penganggaran daerah.
Senada juga disampaikan oleh Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB bidang Pencegahan Yudi Darnadi menyampaikan, bahwa dalam kegiatan ini mengangkat Tema: "Ombudsman dan Pengelolaan Pelayanan Publik". Tema ini memiliki arti penting dalam pengelolaan dan pengaduan, karena muara dari reformasi birokrasi itu merupakan pelayanan publik disamping sebagai sarana perbaikan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
"Pengelolaan pengaduan itu penting, Karena sebagai dasar pengambilan kebijakan atau keputusan dan menjadi legitimasi politik dari masyarakat yang saat ini cenderung mengalami peningkatan serta terganggunya sistem pelayanan publik yang transparan akuntabel dan partisipatif," jelasnya (SB.K)