Komentar
Kota Bima,- Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, bertindak selaku
Narasumber bersama Prof Dr. H. M. Galang Asmara SH, M.Hum, M. Rosyid Rido
(Kepala Keastinenan Pencegahan Ombudsman RI Provinsi NTB) dalam acara Workshop
Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022 NTB yang berlangsung di
Hotel Lombok Astoria Mataram pada hari Rabu, 10 Agustus 2022.
Hadir
pula dalam acara tersebut Anggota Ombudsman RI Provinsi NTB Dadan Suparjo
Suharmawijaya SIP,MIP. Kadis Kominfotik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perijinan terpadu, dan Kabag Organisasi Kabupaten/Kota se- Provinsi NTB.
Tujuan
program tersebut untuk memetakan seluruh penyelenggaraan pelayanan publik
ditingkat pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan standar pelayanan
publik yang merupakan kewajiban penyelenggara.
Di
ungkapkan oleh Dadang Suparjo, SH, M.IP dalam sambutannya bahwa perkembangan
peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejauh
ini terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari pemenuhan
standar pelayanan yang menjadi acuan layanan bagi masyarakat tiap daerah, tiap
tahunnya semakin membaik.
Meski
demikian tambahnya, potret pelayanan publik secara umum perlu terus
ditingkatkan, seiring tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang
lebih cepat, transparan dan akuntabel.
“Maka
dari itu, Ombdusman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik sejak
tahun 2013, melaksanakan suatu program dengan nama "Penilaian Kepatuhan
terhadap Standar Pelayanan Publik", ungkap Dadang Suparjo.
Ombudsman
sebagai lembaga eksternal yang melakukan pengawasan pelayanan publik, akan
melakukan penilaian dengan metodelogi yang lebih baik dari sebelumnya dan
kedepan akan melakukan survei yang mengarah ke opini pelayanan publik
sebagaimana lembaga lain BPK dalam pengelolaan keuangan.
Tujuan
sosialisasi merupakan bentuk transparansi sebagaimana yang dianut oleh
Ombudsman sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik, tidak hanya sekedar
menjaga quality control tetapi lebih kepada quality improvement dengan
mengevaluasi SDM.
Selain
standar pelayanan, peningkatan pelayanan publik tentunya tidak lepas dari
pengelolaan pengaduan publik dengan baik, karena publik tidak hanya mengharapkan
kepuasaan materi, tapi juga kepuasaan pelayanan. Orientasi pelayanan publik
yakni orientasi nilai, solidaritas, komitmen dan humanis. Salah satu ukuran
atau indikator kepuasaan pelayanan publik adalah keberpihakan pada kelompok
marginal.
Walikota Bima dalam presentasinya dengan judul Strategi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemkot Bima tahun 2021, menyampaikan
bahwa Kota Bima dalam pelayanan publik memiliki visi dengan mewujudkan Kota
Bima yang berkualitas dan setara menuju masyarakat yang maju dan mandiri, yakni
pemenuhan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Diungkapkan, tidak
ada intervensi Kepala Daerah dalam pelayanan, semuanya berjalan sesuai dengan
regulasi yang ada.
“Pelayanan publik Kota Bima alhamdulilah masuk 3 Nasional
pada tahun 2021, kendati anggaran untuk Perangkat Daerah yang melakukan
pelayanan cukup kecil, namun komitmen dan semangat tinggi dalam pelayanan,
menjadi kunci sukses dalam pelayanan publik’, ungkap Walikota.
Dikatakan olehnya, ASN Kota Bima memiliki integritas tinggi
dan memiliki pemahaman yang baik sebagai pelayan dan pengabdi masyarakat. Kota
Bima senantiasa menciptakan inovasi dalam pelayanan publik, dimana telah lebih
dari 60 inovasi yang tercipta, baik berbasis IT maupun tidak.
Untuk mendukung percepatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan
hak masyarakat, saat ini Kota Bima menerapkan inovasi melalui aplikasi Saninu
yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, aduan masyarakat dilakukan
secara berjenjang, mulai dari RT hingga Kepala Daerah.
Pemkot Bima (Walikota;red) membekali para Ketua RT dengan HP
android untuk mempermudah pengelolaan pengaduan. Setiap permasalahan yang
membutuhkan sentuhan segera, maka akan dieksekusi dengan cepat, dimana tentu
hal ini dibutuhkan keberanian Kepala Daerah dalam menyikapi tanpa melanggar
aturan, ulas Walikota.
“Dalam setiap kebijakan yang diambil tentunya tidak lepas
dari aspirasi masyarakat, oleh karenanya kami sampaikan apresiasi yang
sebesarnya kepada seluruh pihak. Saat ini Kota Bima sedang giat membangun
sapras untuk mendukung pelayanan publik, disamping melakukan pelayanan jemput
bola dengan memprioritaskan kaum marginal”, ungkap Walikota.
Walikota Bima juga menyampaikan apresiasi khusus kepada
seluruh OPD yang telah bekerja dengan baik, diamanatkan agar semua OPD tidak
terpaku pada besarnya anggaran/keuangan, tetapi senantiasa memiliki etos kerja
dan semangat kerja yang tinggi dalam melayani Publik. (SB.1K)