Komentar
Bima,– Ratusan massa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (1/9/2025). Mereka menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR serta menentang Undang-undang Perampasan Aset yang belakangan menuai polemik di berbagai daerah.
Pantauan di lokasi, massa membawa spanduk dan berorasi menuntut agar DPRD Kabupaten Bima menyuarakan aspirasi rakyat. Menurut mereka, kebijakan itu dinilai lebih berpihak pada elit politik dan berpotensi memicu keresahan sosial.
“Apa yang dilakukan segelintir oknum DPR pusat sudah mengkhianati rakyat. Kami mendesak DPRD Kabupaten Bima tidak tinggal diam,” teriak salah satu orator.
Aparat TNI-Polri berjaga ketat di sekitar kantor dewan untuk mengantisipasi kericuhan. Meski sempat memanas, aksi berjalan tertib hingga selesai.
Setelah berorasi, perwakilan massa diterima pimpinan DPRD Kabupaten Bima. Ketua DPRD, Diah Citra Pravitasari, menyatakan pihaknya akan menampung tuntutan mahasiswa dan menyampaikannya ke pemerintah pusat.
“Apa yang disuarakan teman-teman akan menjadi pekerjaan rumah (PR) semua bagi kami di DPRD. Prinsipnya, aspirasi ini akan kami teruskan,” kata Diah.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, menambahkan pihaknya akan mengakomodasi aspirasi itu melalui rekomendasi resmi DPRD. “Setelah rekomendasi dibuat, kami akan koordinasikan kembali dengan perwakilan massa sebelum disampaikan ke DPR RI,” ujarnya.
Politikus PPP itu menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Bima untuk tetap berpihak kepada rakyat. Ia juga mengajak masyarakat menjaga stabilitas daerah agar tetap kondusif.
“Intinya kami tidak akan alergi terhadap tuntutan dan aksi demonstrasi, apalagi kritik,” tegasnya.
Usai dialog, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Aksi berjalan aman dengan pengawalan aparat hingga tuntas. (Red)