Komentar
KOTA BIMA,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, serta Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan yang berlangsung Kamis (22/1/2026) ini menjadi bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan, legislasi, dan pendalaman tugas alat kelengkapan dewan dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Kunjungan ke Kanreg X BKN dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Bima dan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan. Rombongan diterima Sekretaris Kanreg X BKN, Tubagus, bersama jajaran pejabat struktural.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kota Bima mendapatkan pemaparan strategis terkait manajemen aparatur sipil negara (ASN), mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, penerapan sistem mutasi dan promosi berbasis merit, hingga penegakan disiplin ASN. Pembahasan ini dinilai relevan untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bima.
Sementara itu, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Bima melaksanakan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Badung. Rombongan dipimpin Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, didampingi Wakil Ketua II Ryan Kusuma Permadi, dan diterima Pelaksana Tugas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung, I Wayan Wijayana, di Aula Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala.
Dalam dialog lintas sektor tersebut, DPRD Kota Bima menggali berbagai praktik pembangunan yang diterapkan Kabupaten Badung. Pembahasan mencakup pembangunan infrastruktur bersama Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dan aset daerah bersama BPKAD, serta pengembangan sektor pariwisata sebagai motor utama peningkatan PAD.
Isu pengelolaan sampah dan lingkungan hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta tata kelola rumah sakit daerah dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat, turut menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut.
DPRD Kota Bima mencatat, keberhasilan pembangunan Kabupaten Badung tidak terlepas dari kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Partisipasi warga dalam menjaga lingkungan dan melestarikan kearifan lokal dinilai menjadi fondasi penting penguatan sektor pariwisata yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.
Model Desa Adat di Kabupaten Badung juga menjadi salah satu praktik baik yang mendapat perhatian DPRD Kota Bima. Selain berperan dalam pelestarian budaya, Desa Adat dinilai mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan berbasis kearifan lokal.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kota Bima berharap berbagai referensi kebijakan dan praktik terbaik yang diperoleh dapat menjadi bahan perumusan kebijakan serta penguatan fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam pengelolaan kepegawaian, peningkatan PAD, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bima. (***)