Komentar
BIMA – Komisi III DPRD Kabupaten Bima bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima menggelar rapat pembahasan rencana program strategis infrastruktur tahun 2026, Rabu (20/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Kabupaten Bima itu dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima, Nukrah, S.Sos., dan dihadiri jajaran anggota komisi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Taufik, ST., MT., beserta jajaran serta sejumlah undangan lainnya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima, Nukrah, mengatakan pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai pengaduan masyarakat dan hasil aspirasi yang diterima pimpinan maupun anggota Komisi III.
“Agenda yang dibahas ini merupakan respon Komisi III atas pengaduan masyarakat serta aspirasi yang kami terima dari berbagai wilayah,” ujar Nukrah.
Dalam rapat tersebut, sejumlah program infrastruktur strategis menjadi prioritas pembahasan. Di antaranya pembangunan bronjong tebing di Kecamatan Bolo, penanganan jembatan roboh di Kecamatan Langgudu, hingga perbaikan jalan Kore-Sanggar.
Selain itu, Komisi III juga membahas normalisasi dan penguatan tebing serta embung Sungai Nare di wilayah Kore-Sanggar, perawatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Wera, pembangunan Embung Ama Baina di Desa Parangina Kecamatan Sape, hingga penanganan persoalan sampah di sejumlah titik.
Nukrah menegaskan, berbagai persoalan infrastruktur di Kabupaten Bima diharapkan dapat ditangani secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
“Kita semua tentu berharap berbagai permasalahan infrastruktur di berbagai wilayah bisa tertangani dengan baik berdasarkan skala prioritas,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, terlebih kebijakan efisiensi anggaran secara nasional masih diberlakukan pemerintah pusat. (Red)