Komentar
Kota Bima - Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin menegaskan pentingnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) secara transparan dan tepat sasaran dalam rapat koordinasi pengelolaan BOS dan BOP tingkat TK, SD, hingga SMP Negeri se-Kota Bima, Senin (11/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima itu dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Dinas Dikpora, Kepala BPKAD, Plt Kepala Inspektorat, pengawas sekolah, hingga para kepala sekolah negeri se-Kota Bima.
Dalam arahannya, Wali Kota meminta seluruh kepala sekolah dan bendahara BOS memastikan penggunaan anggaran benar-benar berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan.
“Pastikan setiap rupiah dipertanggungjawabkan dengan baik. Dana BOS harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kualitas pendidikan, termasuk peningkatan kompetensi guru dan kebutuhan peserta didik,” tegas Rahman.
Selain menyoroti tata kelola anggaran pendidikan, Rahman juga meminta para guru dan kepala sekolah lebih dekat dengan peserta didik serta memahami kondisi masing-masing siswa.
Menurutnya, tenaga pendidik memiliki peran penting dalam membangun mental dan masa depan generasi muda. Karena itu, guru diminta terus memotivasi siswa agar berani memiliki cita-cita dan semangat meraih masa depan.
“Guru harus mengetahui kondisi anak didiknya. Anak-anak kita harus didorong untuk berani bercita-cita dan memiliki keyakinan untuk meraih masa depan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kota Bima juga menyampaikan komitmennya terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Bima memberikan tambahan gaji sebesar Rp500 ribu di luar dana BOS bagi PPPK Paruh Waktu.
Rahman mengakui kondisi fiskal daerah saat ini masih terbatas. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memberikan perhatian kepada para guru atas dedikasi mereka di dunia pendidikan.
“Walaupun kondisi fiskal daerah sedang terbatas, pemerintah tetap berkomitmen menghargai jasa dan pengabdian para guru, khususnya PPPK Paruh Waktu,” pungkasnya. (***)