30 Peserta Ikuti Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Bidangan Pangan dan Gizi

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

.

30 Peserta Ikuti Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Bidangan Pangan dan Gizi

Rabu, 14 Agustus 2019

Bima, Suara Bima.-
Pemerintah Kabupaten Bima bekerjasama dengan program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan  untuk Kesejahteraan (KOMPAK) NTB menggelar Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Pangan dan Gizi (RAD-PG). Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 peserta yang berlangsung di aula Gedung PKK Jalan Gatot Subroto Kota Bima, Rabu (14/8).

Kegiatan yang melibatkan Perangkat daerah terkait Seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Dikbudpora, DP3AP2KB serta Dinas Kominfostik ini dipandu langsung oleh Kabid Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc.

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima melalui Sekretaris H. Fahrudin, S.Sos, M.Ap dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan bahwa untuk mewujudkan RAD bidang pangan dan gizi tersebut diperlukan sinergi dari seluruh perangkat daerah  terkait. 

“Dengan demikian maka rencana aksi tersebut tercakup dalam dokumen penganggaran seperti Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).  Intinya, isu yang terkait dengan penanganan stunting, pangan dan gizi bisa diintervensi melalui program di masing-masing bila sudah dimuat dalam dokumen RKA," ungkapnya

Dijelaskannya, bahwa RAD merupakan acuan yang harus ditindak lanjuti dalam dokumen teknis mulai tahun anggaran 2020. Hal ini penting mengingat dengan anggaran yang terbatas maka perlu manajemen program yang sistematis dan optimalisasi kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Responsive Government KOMPAK NTB M. Wahyudi menyampaikan, Rencana Aksi Pangan dan izi cakupannya lebih luas ketimbang stunting mencakup lima aspek yaitu Perbaaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, peningkatan PHBS, kelambagaan pangan dan gizi.

Senada dengan M. Wahyudi, District Coordinator KOMPAK Bima Asrullah mengatakan, fasilitasi ini secara terbatas melibatkan perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) OPD yang menangani  isu pangan dan gizi.

“Dengan demikian, forum ini membahas secara menyeluruh berbagai intervensi program yang dilakukan selama ini,  baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten maupun di tingkat desamelalui penyajian narasumber melalui ceramah dan tanya jawab dan eksplorasi kasus," ungkapnya

Dijelaskan Asrullah, fasilitasi selama sehari tersebut mengkaji data dan lokasi rawan pangan dan gizi yang telah dilaksanakan, memetakan potensi perubahan di wilayah rawan tersebut dan tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Bidang Pangan dan Gizi (RAD-PG). 

“Para peserta menggali  dan membahas secara komprehensif gagasan  untuk mengatasi permasalahan dan membahas solusi melalui kerangka regulasi dan perbaikan SOP/Mekansime kerja penanganan masalah pangan dan gizi," ujarnya. (SB.K)