Komentar
BIMA – Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Bupati Bima Ady Mahyudi menerima apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilan daerahnya dalam pengendalian inflasi.
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Kemendagri Awards Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Se-Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi, Selasa (19/5/2026) malam.
Dalam ajang tersebut, Kabupaten Bima meraih predikat Terbaik II kategori Pengendalian Inflasi tingkat kabupaten dan memperoleh trofi serta bantuan dana sebesar Rp2 miliar.
Kategori ini menilai sejumlah indikator, mulai dari konsistensi kebijakan pengendalian inflasi, stabilitas harga, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran hingga efektivitas program pengendalian inflasi di daerah.
Untuk tingkat kabupaten, posisi Terbaik I diraih Kabupaten Sumba Timur dengan hadiah Rp3 miliar, sementara Terbaik III diraih Kabupaten Maluku Tenggara dengan hadiah Rp1 miliar.
Sementara kategori pemerintah kota terbaik diraih Kota Tual, Maluku. Sedangkan tingkat provinsi, Nusa Tenggara Timur (NTT) keluar sebagai Terbaik I.
Bupati Bima Ady Mahyudi hadir didampingi Wakil Bupati dr H Irfan Zubaidy serta sejumlah pejabat lingkup Pemkab Bima.
Ady mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” ujar Ady.
Penghargaan itu juga diberikan atas keberhasilan Pemkab Bima dalam pengendalian inflasi yang terintegrasi dengan penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman SE MSi menjelaskan, program penurunan kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi 16 perangkat daerah dan 21 puskesmas dengan dukungan 127 sub kegiatan serta total anggaran mencapai Rp248,2 miliar.
Program tersebut difokuskan pada tiga strategi utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui PKH, BPNT, PBI JKN, bantuan sosial, beasiswa dan BLT Desa.
Kemudian peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan, bantuan modal usaha, alat mesin pertanian (alsintan), hingga bantuan benih.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penanganan kantong-kantong kemiskinan lewat pembangunan irigasi, rumah tidak layak huni (RTLH), SPAM, SPALD-S dan infrastruktur berbasis masyarakat.
“Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima pada 2025 turun menjadi 12,59 persen atau turun 0,32 persen dibanding tahun 2024,” kata Hariman.
Ia juga menyebut angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 2,04 persen pada 2024 menjadi 0,41 persen pada 2025.
Di sektor kesehatan, Pemkab Bima mengalokasikan anggaran Rp53,86 miliar untuk percepatan penurunan stunting yang tersebar di 13 perangkat daerah.
Berbagai intervensi dilakukan mulai dari peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi hingga edukasi masyarakat.
Hasilnya, angka stunting Kabupaten Bima tahun 2025 berhasil ditekan menjadi 12,22 persen atau melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 17,33 persen.
Dalam percepatan pengendalian inflasi, Pemkab Bima juga membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berdasarkan SK Bupati Bima Nomor 188.45/100/03.4 Tahun 2025.
Tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi SE dengan Sekretaris Tim Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan SE bersama sejumlah instansi vertikal dan perangkat daerah terkait.
TPID bertugas menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah serta melakukan koordinasi penanganan inflasi di Kabupaten Bima. (***)