Komentar
BIMA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 hingga 9 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hasil konsolidasi Pemerintah Kabupaten Bima bersama Pemerintah Provinsi NTB, serapan anggaran selama empat bulan pertama mencapai 24,48 persen.
Dari total belanja daerah sebesar Rp1,986 triliun, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp486,42 miliar.
Komponen belanja terbesar masih didominasi belanja pegawai. Dari target Rp1,197 triliun, realisasi belanja pegawai mencapai Rp377,33 miliar atau 31,52 persen.
Sementara itu, belanja tidak terduga yang dialokasikan Rp3,5 miliar telah terealisasi Rp1,92 miliar atau 54,94 persen. Belanja transfer terealisasi Rp55,68 miliar dari target Rp265,92 miliar atau 20,93 persen.
Adapun belanja barang dan jasa tercatat terealisasi Rp48,99 miliar dari target Rp442,18 miliar. Sedangkan belanja hibah terealisasi Rp1,25 miliar dari target Rp13,38 miliar atau 9,35 persen.
Untuk belanja modal, realisasi masih tergolong rendah. Dari target Rp64,51 miliar, baru terealisasi Rp1,24 miliar atau sekitar 1,9 persen.
Pemerintah daerah optimistis serapan anggaran akan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan, terutama seiring pembayaran rutin belanja aparatur serta mulai berjalan proyek-proyek infrastruktur di sejumlah kecamatan.
Di sisi pendapatan, capaian APBD Kabupaten Bima juga menunjukkan perkembangan positif. Dari total target pendapatan daerah sebesar Rp1,886 triliun, realisasi hingga awal Mei 2026 mencapai Rp630,99 miliar atau 33,44 persen.
Pendapatan tersebut berasal dari berbagai sektor, di antaranya Pajak Daerah yang terealisasi Rp7,9 miliar dari target Rp42,55 miliar atau 18,65 persen.
Kemudian Retribusi Daerah terealisasi Rp32,73 miliar dari target Rp155,63 miliar atau 21,03 persen. Sementara lain-lain PAD yang sah baru terealisasi Rp431,3 juta dari target Rp15,53 miliar atau 2,75 persen.
Kontributor terbesar masih berasal dari Pendapatan Transfer pemerintah pusat dan provinsi. Dari target Rp1,63 triliun, realisasinya telah mencapai Rp589,88 miliar atau 36,12 persen.
Secara umum, realisasi pendapatan daerah pada catur wulan pertama 2026 tercatat lebih tinggi dibanding realisasi belanja.
Pemerintah Kabupaten Bima menyatakan tetap berkomitmen mempercepat penyerapan anggaran dengan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas terkait percepatan penyerapan anggaran Tahun 2026 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Red(