Komentar
Kota Bima,– Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi (APPD) turun ke jalan, Jumat (10/10/2025), menggelar aksi damai di depan Mapolres Bima Kota. Mereka menyuarakan dukungan penuh terhadap Polri dalam menegakkan hukum dan menindak penyebar hoaks yang merusak tatanan demokrasi.
Koordinator aksi, Kurniawan, dalam orasinya menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia kian disalahartikan. Kebebasan berekspresi yang semestinya menjadi sarana membangun, justru dipakai untuk menyebar kebencian dan fitnah di media sosial.
“Banyak yang berlindung atas nama demokrasi untuk menebar ujaran kebencian, hoaks, bahkan teror terhadap pihak lain. Ini bukan lagi demokrasi, tapi pembunuhan karakter!” tegas Kurniawan di tengah kerumunan massa.
Ia menilai, praktik seperti itu telah mengikis nilai kemanusiaan dan keadaban yang menjadi dasar Pancasila. APPD, kata dia, tak ingin Bima maupun Indonesia kehilangan jati dirinya hanya karena kebebasan yang kebablasan.
Selain menyoroti penyebaran hoaks, APPD juga menyinggung berbagai persoalan sosial yang tengah merusak wajah moral masyarakat Bima — mulai dari peredaran minuman keras, praktik prostitusi terselubung di kafe, hingga maraknya judi online.
“Kita sedang kehilangan falsafah Maja Labo Dahu — rasa malu dan takut berbuat salah. Kalau dibiarkan, nilai-nilai itu akan hilang,” ucapnya.
Dalam pernyataan sikapnya, APPD menegaskan lima tuntutan:
1. Mendukung penuh langkah Polri menegakkan hukum yang adil.
2. Mendorong Polres Bima Kota menindak penyebar hoaks yang mencederai demokrasi.
3. Mendesak penindakan terhadap pelaku teror dan intimidasi di media sosial.
4. Menuntut pemberantasan miras dan razia kafe yang disalahgunakan untuk praktik prostitusi.
5. Mendorong penegakan hukum atas dugaan KKN di lingkungan pemerintahan daerah.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat keamanan. APPD berharap Polres Bima Kota terus menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum, sekaligus menjaga wibawa institusi Polri di mata publik. (Red)