Komentar
Kabupaten Bima,- Bupati Bima Ady Mahyudi memimpin delegasi Pemerintah Kabupaten Bima dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Lambu yang digelar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Senin (3/11).
Rakor yang dipandu Pejabat Fungsional Penata Ruang Utama Kementerian ATR/BPN, Dr. Ir. Gabriella Triwibawa M.Eng., M.Sc., turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Suwandi, Plt. Kepala DPMPTSP Darmin, Kepala Kantor ATR/BPN Bima Lalu Makhyaril Huda, serta Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Amnah.
Bupati Ady Mahyudi menegaskan, kegiatan lintas sektor ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan RDTR Lambu agar substansi perencanaan tata ruang selaras dengan kepentingan lintas sektor antara pusat, provinsi, dan daerah.
“RDTR ini menjadi dokumen strategis dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ady Mahyudi.
Ia menjelaskan, Pemkab Bima berkomitmen menetapkan RDTR Lambu melalui Peraturan Bupati sebagai acuan pemanfaatan ruang. Dokumen tersebut akan diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memperkuat pelayanan perizinan berbasis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“Integrasi RDTR dengan OSS akan mempercepat proses perizinan, meningkatkan iklim investasi, dan memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan aspek lingkungan hidup,” jelasnya.
Sementara itu, Gabriella Triwibawa dari Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya RDTR sebagai instrumen pengendali agar ruang, lahan, dan lingkungan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Kita harus menjaga keseimbangan antara pengendalian sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kabupaten Bima juga perlu memastikan konsistensi antara RDTR yang terintegrasi OSS dengan RTRW yang sedang direvisi,” katanya. (***)