Hadapi Fiskal Terbatas, Bupati Bima Sambangi Bappenas hingga Kemenkes

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

.

Hadapi Fiskal Terbatas, Bupati Bima Sambangi Bappenas hingga Kemenkes

Sabtu, 13 Desember 2025

Jakarta,- Keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun anggaran 2025–2026 mendorong Bupati Bima Ady Mahyudi melakukan safari koordinasi ke sejumlah kementerian di Jakarta.


Didampingi jajaran pejabat terkait, Ady Mahyudi mengawali kunjungan dengan mendatangi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jumat (12/12/2025). Rombongan diterima Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Ika Retna Wulandary.


Kunjungan tersebut bertujuan menjajaki peluang pendanaan sekaligus mengajukan program-program prioritas daerah yang dinilai mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.


“Safari ini merupakan tindak lanjut dari hasil desk usulan daerah bersama Kementerian Dalam Negeri RI pada kegiatan Retreat Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang dilaksanakan Oktober lalu,” ujar Ady Mahyudi.


Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bima memaparkan 10 usulan prioritas strategis kepada kementerian teknis. Usulan itu meliputi pembangunan dan perbaikan jembatan terdampak banjir, peningkatan sejumlah ruas jalan, pengembangan fasilitas dan layanan RSUD Sondosia, serta proyek lain yang mendukung konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar.


Pemerintah Kabupaten Bima berharap advokasi intensif ke pemerintah pusat dapat berbuah dukungan konkret.


“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan nyata sehingga pembangunan di Kabupaten Bima bisa dipercepat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Ady.


Dalam safari tersebut, Bupati Bima didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik, ST, MT, Kabid P4 Bappeda Hasanuddin, ST, serta Direktur RSUD Sondosia dr Firman, MPH.


Usai dari Bappenas, Ady Mahyudi melanjutkan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, serta sejumlah kementerian lain yang relevan dengan usulan prioritas daerah. (***)