Komentar
Kota Bima,– Pimpinan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bima melakukan studi komparatif ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Mataram, Rabu (11/3/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan DPRD Kota Bima dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih bersama Wakil Ketua DPRD Alfian Indrawirawan dan M. Ryan Kusuma Permadi, serta jajaran ketua dan anggota Bapemperda.
Di Kota Mataram, rombongan diterima oleh jajaran Badan Keuangan Daerah, di antaranya Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Pelayanan serta Kepala Bidang P4D (Pengembangan, Penilaian Kinerja, Penghargaan dan Disiplin). Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima dan Kepala Bidang Penagihan BPKAD Kota Bima.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai strategi Pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Mulai dari sistem penagihan pajak daerah, peningkatan kesadaran wajib pajak, hingga inovasi pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan penerimaan daerah.
Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih mengatakan, optimalisasi PAD merupakan faktor penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung pembangunan.
“Melalui kegiatan ini kami ingin melihat secara langsung strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Pengalaman dan praktik baik tersebut dapat menjadi referensi bagi kami dalam memperkuat kebijakan daerah di Kota Bima,” ujar Syamsurih.
Ia menegaskan, DPRD memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya regulasi daerah yang mampu memaksimalkan potensi pendapatan sekaligus memastikan pengelolaannya berjalan secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada potensi yang dimiliki daerah, tetapi juga pada efektivitas regulasi, sistem pengelolaan, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Harapannya, melalui studi komparatif ini lahir berbagai gagasan dan referensi baru yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun regulasi daerah terkait pengelolaan PAD,” katanya.
DPRD Kota Bima berharap pengelolaan potensi pendapatan daerah dapat semakin optimal sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung berbagai program pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red)