Komentar
BIMA,- Cek langsung ke lapangan, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, S.IP, M.IP, meninjau sejumlah rumah warga di Desa Taloko, Boro, dan Oi Saro, Kecamatan Sanggar, Sabtu, 14 Juni 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program bedah rumah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh warga yang membutuhkan.
Erwin didampingi oleh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bima. Ia memeriksa kondisi rumah calon penerima bantuan program bedah rumah yang dialokasikan melalui anggaran tahun 2025.
“Hari ini kami melakukan survei terhadap keluarga penerima manfaat program bedah rumah di wilayah Kecamatan Sanggar, yakni Desa Taloko, Boro dan Oi Saro,” ujar Erwin.
Sebagai pimpinan DPRD, Erwin menyebut dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan efektif dan menyentuh masyarakat yang layak menerima. Ia menegaskan pentingnya verifikasi lapangan agar bantuan tidak salah sasaran.
“Kami datang tidak hanya memastikan, tapi juga membawa kabar gembira bagi warga bahwa rumah mereka akan segera ditangani oleh pemerintah,” katanya.
Program bedah rumah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi tempat tinggal yang lebih layak, sehat, dan aman. Dalam kunjungan itu, Erwin juga menyempatkan diri berdialog dengan warga penerima manfaat, mendengar langsung aspirasi serta harapan mereka.
Politikus muda yang akrab disapa Epo ini menjelaskan bahwa program tersebut berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) miliknya. Ia berharap program ini menjadi stimulan bagi pemerintah daerah agar ke depan lebih banyak mengalokasikan program serupa, khususnya di Kecamatan Sanggar.
“Program ini saya dorong melalui Pokir untuk mengatasi beberapa rumah yang kondisinya sangat mendesak. Ini juga sebagai pemantik agar ke depan ada lebih banyak alokasi rumah layak huni untuk wilayah Sanggar,” terang Erwin.
Ia menutup dengan harapan bahwa lewat program ini, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat secara bertahap, dimulai dari hak dasar berupa tempat tinggal yang layak. (Red)