Komentar
Kota Bima,– DPRD Kota Bima menyoroti minimnya serapan belanja modal dalam realisasi APBD Semester I Tahun Anggaran 2025. Dari alokasi lebih dari Rp300 miliar, belanja modal yang terealisasi hingga akhir Juni baru sekitar Rp32 miliar, atau sekitar 10 persen saja.
Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-6 DPRD Kota Bima yang digelar Selasa (23/7/2025) dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Bima terhadap Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 2025 dan prognosis enam bulan berikutnya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, didampingi Wakil Ketua I Alfian Indra Wirawan, S.Adm., dan Wakil Ketua II M. Ryan Kusuma Permadi, SH. Pemerintah Kota Bima diwakili Asisten III Setda, Drs. H. Muhammad Saleh Yasin, yang menyampaikan laporan resmi.
Dalam laporannya, Asisten III menyebutkan, pendapatan daerah semester I terealisasi sebesar Rp412,29 miliar dari target Rp1,04 triliun. Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp332,90 miliar. Penerimaan pembiayaan belum terealisasi, sementara pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan dalam APBD 2025.
Untuk enam bulan ke depan, pendapatan diproyeksikan sebesar Rp634,92 miliar dan belanja sebesar Rp767,37 miliar. Namun, perhatian utama DPRD tertuju pada serapan belanja modal yang dinilai sangat rendah.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, mengaku terkejut dengan capaian belanja modal tersebut.
“Saya kaget dan prihatin. Realisasi belanja modal cuma Rp32 miliar dari Rp300-an miliar. Ini sangat rendah dan butuh penjelasan rinci,” kata Alfian.
Alfian juga mempertanyakan ketidakhadiran pejabat eselon tinggi Pemkot Bima dalam rapat penting tersebut.
“Agenda ini sangat strategis untuk arah pembangunan Kota Bima ke depan. Kenapa hanya diwakili Asisten III?”
Anggota DPRD lainnya, Amir Syarifuddin, SHI, turut mempertanyakan minimnya belanja daerah dan mengingatkan dampaknya terhadap layanan publik dan pembangunan fisik.
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, menegaskan bahwa rendahnya serapan anggaran akan berdampak pada perlambatan ekonomi daerah.
“Kalau anggaran tak terserap, ekonomi tidak bergerak, inflasi tidak bisa dikendalikan. Kita harap ke depan serapan anggaran lebih maksimal,” tegasnya.
Ia meminta seluruh komisi di DPRD segera melakukan rapat kerja setelah menerima rincian laporan realisasi anggaran dari eksekutif. (***)