Komentar
Bima - Gelombang demonstrasi kembali terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Bima, Rabu (3/9/2025). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PB HMI MPO Bima, SMI, LSIP, dan SEMMI turun ke jalan menyuarakan sejumlah isu nasional yang tengah menjadi sorotan publik.
Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bima Kota dan Kapolres Bima Kabupaten.
Dalam orasinya, massa menyoroti kasus meninggalnya Affan, pengemudi ojek online yang terlindas mobil baracuda saat aksi di Bendung Hilir, Jakarta. Bagi mahasiswa, peristiwa itu menjadi simbol perlawanan sekaligus tanda kemarahan rakyat terhadap pemerintah.
Mereka juga menolak kenaikan anggaran pendapatan anggota DPR hingga Rp100 juta per bulan, menolak kenaikan PPN menjadi 12 persen, mendesak penghapusan pajak bagi rakyat miskin, serta menolak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Selain itu, mahasiswa mendesak DPRD Bima untuk merekomendasikan penolakan kenaikan tunjangan DPR dan mendorong percepatan pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.
Setelah berorasi, massa akhirnya ditemui Ketua DPRD Bima Diah Citra Pravitasari bersama Wakil Ketua I Muhammad Erwin. Pertemuan berlangsung unik, karena pimpinan dewan duduk melingkar bersama massa aksi di halaman kantor DPRD dengan didampingi Kapolres Bima Kota.
"Kami kemarin juga menerima teman-teman demonstrasi, sejumlah tuntutan sudah kami tindak lanjuti," ujar Diah yang akrab disapa Dita.
Politisi Golkar itu menegaskan, DPRD Bima berkomitmen memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat untuk diteruskan ke tingkat lebih tinggi. (Red)