Komentar
Kota Bima – Pemerintah Kota Bima segera menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah yang ditujukan khusus bagi warga rentan, terutama lansia dan penyandang disabilitas yang selama ini tak tersentuh bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Sebagai dasar hukum, Wali Kota Bima telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) PKH Daerah usai mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan Biro Hukum Pemprov NTB. "Perwali ini jadi pijakan penting agar program segera dijalankan," kata Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Muh. Hasyim, Rabu (1/10/2025).
Tahap selanjutnya, Pemkot akan melakukan sosialisasi dengan RT/RW di tiap kelurahan untuk memastikan data penerima manfaat benar-benar valid. Dari hasil usulan awal, tercatat 6.955 nama yang masuk, namun hanya 1.200 orang yang akan diprioritaskan pada tahap pertama.
“Masih ada data yang tumpang tindih karena sebagian sudah terdaftar di program pusat seperti BPNT dan PKH. Ini yang sedang kita verifikasi ulang,” jelas Hasyim.
Proses verifikasi dilakukan dengan dua cara, yakni melalui sistem online Kemensos dan pengecekan langsung di lapangan. Untuk verifikasi lapangan, Pemkot akan melibatkan lurah, RT/RW, LPM, hingga aparat TNI-Polri bersama OPD teknis.
Hasyim menegaskan, langkah itu penting agar PKH Daerah benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kami ingin memastikan yang menerima adalah mereka yang benar-benar membutuhkan," tandasnya. (***)