Komentar
Bima,– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) pada 8–10 Desember 2025. Forum ini diadakan untuk memperkuat perencanaan dan komitmen daerah dalam pemenuhan hak asasi manusia.
Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat tingkat provinsi dan kementerian yang berwenang, termasuk Gubernur NTB pada pembukaan acara.
“Musrenbang HAM dihadiri secara fisik oleh Gubernur, Kepala Bappeda, Kepala Biro Hukum Provinsi, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Ady Mahyudi.
Menurutnya, seluruh proses kegiatan berlangsung selama tiga hari dengan keterlibatan penuh pejabat provinsi setingkat eselon III. Kehadiran mereka dinilai penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan HAM di setiap daerah.
Sementara itu, Bupati dan Wali Kota se-NTB turut mengikuti Musrenbang HAM secara virtual melalui platform Zoom pada sesi pembukaan tanggal 8 Desember 2025.
Bupati Bima menegaskan bahwa keikutsertaan pemerintah daerah, baik secara langsung maupun virtual, menjadi bagian dari langkah bersama pemerintah pusat dalam memperkuat layanan publik berbasis HAM.
“Kami mendukung penuh pengarusutamaan HAM dalam layanan pemerintahan daerah sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap masyarakat,” tegasnya. (Ags)