Komentar
BIMA — Kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali menjadi perhatian. Kondisi jalan yang dipenuhi lubang dan permukaan bergelombang dinilai mengganggu mobilitas warga sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan.
Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera memperbaiki ruas jalan yang mengalami kerusakan parah, terutama sebelum intensitas hujan meningkat.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima, Dr. Hajairin, S.H., M.H., menyebut sejumlah ruas yang perlu mendapat perhatian antara lain berada di wilayah Soromandi, Ambalawi-Wera, Monta dan beberapa lokasi lainnya.
Menurut Hajairin, kerusakan jalan berupa lubang, permukaan yang tidak rata, hingga badan jalan yang mulai mengalami penurunan. Kondisi itu menjadi persoalan serius karena ruas tersebut merupakan jalur yang setiap hari digunakan masyarakat.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi NTB segera turun tangan. Jalan ini merupakan akses utama masyarakat. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah musim hujan membuat kerusakan semakin parah,” kata Hajairin, Senin (31/8/2026).
Ia mengatakan jalan yang rusak juga berpotensi membahayakan pengendara, terutama pengguna sepeda motor. Lubang dan permukaan jalan yang bergelombang dapat menjadi lebih sulit dikenali ketika tertutup genangan air saat hujan.
Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima meminta Pemprov NTB memanfaatkan APBD Perubahan untuk memberikan porsi anggaran yang proporsional bagi penanganan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Bima.
Hajairin berharap pemerintah tidak sekadar melakukan tambal sulam. Ia mendorong adanya perbaikan secara menyeluruh dengan kualitas konstruksi yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
“Kami bukan hanya meminta jalan ditambal. Yang kami harapkan adalah perbaikan yang berkualitas dan tahan lama agar masyarakat dapat melintas dengan aman dan nyaman,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya bersama masyarakat akan mengambil langkah lebih lanjut apabila tidak ada kejelasan mengenai rencana perbaikan jalan tersebut melalui APBD Perubahan.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan melalui APBD Perubahan, jangan salahkan kami jika masyarakat mengambil langkah untuk memboikot beberapa titik jalan yang rusak parah,” kata Hajairin. (***)