Komentar
BIMA – Polemik proyek pemeliharaan Destinasi Wisata Pasanggrahan Wawo di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, memasuki babak baru. Setelah muncul sorotan publik terkait dugaan kerusakan pada pemasangan keramik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Edy Edi Abidin, S.T., memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh buruknya kualitas pekerjaan, melainkan karena keramik dibongkar ketika adukan semen belum mengering.
Edy menjelaskan, keramik yang menjadi sorotan masyarakat sengaja dibongkar saat material masih dalam kondisi basah sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai mutu pekerjaan.
"Lagi saya bongkar. Masih basah dibongkar kemarin. Baru dua jam dipasang, langsung dibongkar sama masyarakat. Nggak bisa lihat video semen," ujar Edy kepada awak media, Senin (3/8/2026).
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul pemberitaan mengenai dugaan kerusakan pada proyek pemeliharaan Destinasi Wisata Pasanggrahan Wawo yang memiliki nilai kontrak Rp219.770.000. Proyek itu didanai melalui APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 dan dikerjakan oleh CV. AZRAF JAYA GEMILANG berdasarkan Kontrak Nomor 13.28/SPK-Dispar/PL.APBD/V/2026 di bawah tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Bima.
Menanggapi polemik yang berkembang, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Muhamad Akbar, S.P., M.Si., mengatakan pihaknya telah memerintahkan jajaran teknis untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.
"Kabid, PPK dan pelaksana sudah saya perintahkan turun ke lokasi, Mas. Saat ini mereka sedang berada di sana," kata Akbar.
Ia menjelaskan, sebagian pekerjaan pemasangan keramik baru dilaksanakan pada pekan lalu. Berdasarkan laporan yang diterimanya, keramik yang menjadi sorotan dibongkar warga sekitar dua jam setelah pemasangan dilakukan.
"Pemasangan keramik sebagian dikerjakan minggu lalu. Sementara yang terkelupas itu baru sekitar dua jam dipasang, kemudian sudah dibongkar oleh masyarakat," jelasnya.
Meski klarifikasi telah disampaikan, perhatian publik terhadap proyek tersebut belum mereda. Hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan Dinas Pariwisata diharapkan dapat memastikan apakah kondisi keramik yang dipersoalkan merupakan bagian dari proses pekerjaan yang belum selesai atau terdapat persoalan teknis dalam pelaksanaannya.
Pemeriksaan itu juga dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa proyek yang dibiayai melalui anggaran daerah telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu, serta ketentuan kontrak yang berlaku. (Red)