Komentar
Kota Bima,– DPRD Kota Bima menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026 sekaligus jawaban pemerintah, Selasa (18/11/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Alfian Indrawirawan, S.Adm dan dihadiri jajaran Forkopimda, Sekda, pimpinan OPD, camat-lurah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga insan pers.
Dalam sidang tersebut, penjelasan pemerintah disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, mewakili Wali Kota. Feri menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan bagian penting untuk menyempurnakan rancangan APBD 2026.
“Seluruh fraksi menyampaikan catatan konstruktif dan komitmen bersama untuk memperkuat perencanaan anggaran daerah,” ujar Feri.
Bahasan Fraksi: Dari Proyeksi Anggaran hingga Strategi PAD
Sejumlah fraksi memberikan sorotan terhadap proyeksi anggaran dan strategi peningkatan pendapatan daerah.
Fraksi Golkar dan Fraksi Merah Putih menyoroti perbedaan proyeksi antara KUA-PPAS dan Raperda APBD. Pemerintah menjelaskan hal itu dimungkinkan secara regulasi, termasuk melalui penyesuaian data terbaru dari kementerian.
Fraksi Demokrat mengapresiasi pemaparan pemerintah mengenai asumsi anggaran dan strategi peningkatan PAD. Pemerintah menegaskan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, optimalisasi sumber PAD OPD, serta integrasi data perpajakan akan terus diperkuat.
Fraksi NasDem meminta pemerintah menjaga akurasi penyusunan anggaran, mengingat Raperda APBD wajib merujuk pada Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-63/PK/2025 terkait dana transfer.
Fraksi PKS menyoroti ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Pemerintah sepakat perlunya penguatan PAD melalui pengembangan potensi lokal dan sinergi erat antara eksekutif dan legislatif.
Semua Fraksi Setuju Raperda Dilanjutkan ke Tahap Pembahasan
Seluruh fraksi DPRD Kota Bima memberikan pandangan yang dinilai konstruktif dan mendorong percepatan pembahasan APBD 2026. Para legislator sepakat Raperda tersebut layak dibahas pada tahap berikutnya demi mewujudkan tata kelola anggaran yang efektif dan berpihak pada masyarakat.
Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi—PAN, Golkar, Demokrat, NasDem, PKS, dan Merah Putih—atas masukan dan kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan.
“Sinergi eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam menghadirkan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan Kota Bima yang maju dan bermartabat,” pungkas Feri. (***)