Komentar
BIMA,- Pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bima Sanggar Kore di Desa Oi Saro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, kembali menjadi sorotan. Perselisihan antara yayasan pengelola dan kepala SPPG berkembang menjadi saling bantah mengenai surat peringatan, pengadaan bahan pangan, hingga dugaan campur tangan dalam operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Persoalan itu mencuat setelah Yayasan Al Ilyas Jaya Sejahtera memberikan klarifikasi melalui perwakilannya, Farhan, pada Senin, 14 September 2026. Sejumlah persoalan dalam pengelolaan SPPG disebut menjadi perhatian yayasan.
Salah satunya berkaitan dengan penggunaan anggaran yang disebut melebihi pagu. Yayasan juga menyinggung keberadaan surat peringatan (SP) serta sejumlah persoalan lain dalam operasional SPPG.
Namun, Kepala SPPG Bima Sanggar Kore, Ilham Jauharis, menyampaikan versi berbeda sehari kemudian. Ia mempertanyakan dasar sejumlah tudingan yang berkembang dan meminta persoalan tersebut dibuktikan melalui dokumen serta data.
“Jangan perang narasi, buka data,” kata Ilham, Selasa, 15 September 2026.
Ilham mengatakan pihaknya siap membuka dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan SPPG, termasuk transaksi dan komunikasi yang relevan. Menurut dia, persoalan tersebut seharusnya tidak berhenti pada pernyataan masing-masing pihak.
Perselisihan juga menyentuh persoalan keterlibatan pihak lain di lingkungan dapur SPPG. Ilham mempersoalkan keberadaan seorang perempuan di area steril. Perempuan tersebut, menurut Ilham, merupakan istri seorang aparatur Desa Oi Saro sekaligus saudara dari pihak yang menjadi mitra.
Ilham menyebut perempuan tersebut terlihat melakukan aktivitas pemilahan bahan baku. Persoalan itu kemudian menjadi salah satu bagian dari perdebatan mengenai batas kewenangan dan prosedur operasional di dapur SPPG.
Selain itu, muncul pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian atau rotasi Kepala SPPG. Ilham menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak semestinya diputuskan sepihak oleh yayasan karena terdapat mekanisme dan kewenangan lain dalam pengelolaan SPPG.
Polemik juga merambah pada variasi menu MBG serta mekanisme perekrutan pemasok bahan pangan. Isu mengenai hubungan keluarga dalam proses pemasok turut dipersoalkan. Namun, sejumlah tudingan tersebut masih berupa klaim dari pihak-pihak yang berselisih dan perlu dibuktikan dengan dokumen maupun keterangan pihak terkait.
Di tengah polemik itu, operasional SPPG Bima Sanggar Kore disebut untuk sementara dihentikan sambil menunggu keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Pihak yayasan menyatakan kesiapan untuk kembali menjalankan pelayanan MBG setelah ada kejelasan mengenai penyelesaian persoalan tersebut.
Sementara Ilham meminta seluruh pihak menghindari perang pernyataan di ruang publik. Ia menyatakan siap membuka data pengelolaan SPPG agar persoalan dapat diperiksa berdasarkan fakta.
Menurut dia, dokumen mengenai transaksi, komunikasi, maupun pelaksanaan kegiatan dapat menjadi bahan untuk menguji setiap tudingan yang muncul.
Polemik tersebut kini berada pada tahap saling memberikan klarifikasi. Kepastian mengenai sejumlah persoalan yang diperdebatkan masih menunggu pemeriksaan dan keputusan dari pihak yang memiliki kewenangan, termasuk BGN. (Red)