Komentar |
| Foto: Puluahan tenaga K2 saat melakukan audensi di kantor DPRD Kota Bima |
Kota Bima, Suara Bima.-
Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Bima Jubair, S.Sos meminta kepada Pemerintah Kota Bima dan DPRD Kota Bima agar menolak tes CPNS khusus tenaga Honorer K2 Kota Bima tahun 2018. Lantaran jika masih saja menggunakan peraturan batasan usia 35 tahun. Hal itu disampaikannya saat melakuakan audensi bersama anggota DPRD diruangan rapat utama kantor setempat, Senin 24 September 2018.
Jubair hadir bersama puluhan massa dari kalang K2 itu menilai bahwa terteranya peraturan dalam negeri yang membatasi usia 35 tahun ini tidak adil, sebab rata-rata tenaga K2 di Kota Bima mengabdi sudah mencapai umur 35 tahun keatas.
Artinya peraturan tersebut jika masih menggunakan batas usia 35 tahun, maka semua tenaga Honore Kategori II baik diwilyah Kota Bima maupun didaerah lain tidak bisa mengikuti tes CPNS. Lantaran terbentur dengan peraturan tersebut.
"Kami selaku K2 menolak keras Pemerintah Kota Bima untuk melaksanakan tes CPNS untuk K2," tegasnya.
Hal ini pula lanjutnya, pemerintah pusat tidak memikirkan nasib para Tenaga Honorer K2 dengan mengeluarkan peraturan tersebut. Karena selama ini yang menjadi K2 saja sudah bertahun-tahun lama mengabdi.
Jika saja tes ini tetap dilaksanakan maka, Jubair meminta agar dalam hal ini pemerintah bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima mampu memperjuangkan dan memikirkan nasib dari pengabdian K2 yang sudah pulahan tahun lamanya.
"Kami minta dan mohon disikapi dengan tegas masalah ini, bahwa bapak-bapak anggota DPR bisa memperjuangkan nasib K2 di Kota Bima," terangnya.
Sementara anggota DPRD Kota Bima dari duta partai PAN Agus wirawan menjelaskan, atas penyampain yang telah diungkap oleh para Tenaga Honorer K2 Kota Bima itu, pihaknya akan melakukan koordinasi bersama anggota DPRD Kota Bima untuk terus berupaya memperjuangkan nasib K2.
"Paling tidak ini akan menjadi perhatian kami, apalagi diseluruh Indonesia juga meperjuangan hal yang sama. Bahkan akan menjadi perhatian pemerintah pusat," ujarnya
Senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Bima Anwar Arman, bahwa saat ini seluruh tenaga honorer K2 di Indonesia menyampaikan hal yang sama bahkan di Kota Bima.
"Semua diseluruh Indonesia melakukan perjuangan dengan hal yang bersama, dan menerima aspirasi itu untuk nasib baik K2," jelasnya. (SB01).