Komentar
Kota Bima, Suara Bima.-
Penarikan uang administrasi sebanyak Rp. 250 ribu yang dikeluhkan oleh salah satu kelompok tani jagung "Sandaka Supu" asal kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima mulai ada titik terang. Pasalnya, salah satu perwakilan dari GP Ansor yakni Lukman selaku yang diberikan tanggung jawab penuh, mengakui jika uang tersebut atas kepentingan organisasi.
 |
Sebelumnya Ishak salah satu anggota kelompok tani jagung "Sandaka Supu" pernah mengungkap, bahwa penarikan administrasi oleh oknum GP Ansor dengan alasan sebagai pengganti transportasi atau mobilisasi hadirnya bibit jagung untuk diantar ke Kota Bima.
Namun setelah mendengar penjelasan pihak GP Ansor yang dipercayakan kepada Lukman, justru administrasi tersebut dipergunakan untuk pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Baca: Ini Penjelasan Kadis Pertanian Terhadap Kelompok Tani, Serta Penarikan Administrasi Rp. 250 Ribu
"Benar administrasi sebesar Rp. 250 ribu, itu kepentingan organisasi yaitu untuk pendaftaran online anggota. Nantinya salah satu diantara petani akan mendapatkan KTA, sehingga bantuan juga akan berkelanjutan seperti mesin Alsintan," ungkap pria akrab disapa Luken pada pertemuan hering kedua, Kamis 15 November 2018 diruang rapat DPRD Kota Bima bersama Anggota Komisi III.
Lukman menceritakan, bahwa kehadiran Bibit jagung bisi 18 bantuan yang disalurkan oleh GP Ansor ke petani jagung, awalnya banyak keluhan masyarakat di Kelurahan Panggi yang saat itu sedang mengurus bantuan dan belum diketahui mau diajukan kemana.
Karena niat ingin membantu petani, akhirnya Lukman berinisiatif dan mencoba menghubungi rekannya bernama Ismed untuk mendapat bibit jagung melalui GP Ansor. Dari 150 hektar, yang disetuji 115 hektar kalau diakumulasi itu mencapai 86 dus bibit jagung.
"Sebelum pembagian bibit jagung, didalam organisasi GP Ansor itu ada kewajiban, maka harus melakuka proses adminiatrasi terhadap petani. Sehingga terakumulasilah Rp. 250 ribu," ungkapnya
Proses administrasi ini sebenarnya tidak ada masalah, sebab dari awal pembagian bibit jagung, petani dan GP Ansor sudah legowo.
"Saya tanya kepada masyarakat bahwa ada bantuan bibit jagung, biaya administrasinya segini. Saat itu semuanya mau, malahan rebuta," ujarnya
Lukman menyayangkan sikap petani diwilayah Kelurahan Panggi, pada hal niat sesungguhnya ingin memenuhi kebutuhan masyarakat, malah dihadapkan dengan beban atau resiko yang cukup luar biasa.
"Jika saya dikatakan mencekik masyarakat itu dari mana. Saya niat membantu, bayangkan harga bibit jagung di toko saja Rp. 1 juta lebih per dus, dikasih Rp. 250 ribu dianggap masalah" tegasnya dengan nada heran.
Setelah lama mendengar penjelasan Lukman, banyak juklak-juknis dianggap menyalahi aturan. Sebab bantuan datang dari pemerintah yang bersumber dari APBN Pusat tidak ada pungutan biaya sebesar apapun.
Hingga pada pertemuan tersebut akhirnya melahirkan kesepakatan, uang administrasi Rp. 250 ribu akan dikembalikan semua oleh GP Ansor ke petani sesuai dengan tuntutan kelompok. (SB.A)